Bakesbangpol Jember Lakukan Monev Dana Hibah Parpol 2026 di DPC PDIP dan Gerindra

JEMBER, 13 November 2026 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Hibah Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Jember, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan monitoring dimulai pukul 08.30 WIB di kantor DPC PDIP Kabupaten Jember, Baratan, Kecamatan Patrang. Selanjutnya, pada pukul 09.00 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi dan monitoring di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, Jalan Nusantara Nomor 7, Kecamatan Kaliwates.

Monev tersebut dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember melalui Dwi Handarisasi, S.Psi., M.Si., selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri), bersama tiga orang staf Bakesbangpol Kabupaten Jember.

Dalam kegiatan di DPC PDIP Kabupaten Jember, rombongan Bakesbangpol disambut oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Jember, Widarto, bersama Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, Hadi Supa'at, serta jajaran pengurus partai. Sementara itu, di DPC Gerindra Kabupaten Jember, rombongan diterima oleh Pengurus Harian DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari masing-masing perwakilan partai politik, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan koordinasi mengenai mekanisme pengelolaan dana hibah bantuan partai politik, termasuk pelaksanaan administrasi, penggunaan anggaran, serta kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah pengurus partai menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait teknis pengelolaan dana hibah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bidang perpajakan, khususnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat dalam pelaporan pajak atas dana hibah bantuan partai politik.

Pihak partai menyampaikan adanya keluhan bahwa penggunaan NPWP pusat dinilai dapat menimbulkan beban perpajakan yang cukup besar. Oleh karena itu, pengurus partai meminta penjelasan mengenai kemungkinan penggunaan NPWP daerah serta mekanisme perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kabupaten Jember, Dwi Handarisasi, S.Psi., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana hibah bantuan partai politik berjalan sesuai ketentuan.

“Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar pemeriksaan administrasi, tetapi juga menjadi ruang koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan partai politik. Kami ingin memastikan bahwa setiap partai politik memahami mekanisme penggunaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima,” ungkap Dwi.

Ia menambahkan, berbagai kendala yang disampaikan pengurus partai, termasuk persoalan administrasi dan perpajakan, menjadi bahan koordinasi untuk memperoleh penjelasan dan solusi sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami berharap bantuan keuangan partai politik dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Prinsip transparansi, tertib administrasi, dan akuntabilitas harus menjadi perhatian bersama agar pengelolaan dana hibah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.

Melalui kegiatan Monev Dana Hibah Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 ini, Bakesbangpol Kabupaten Jember berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan partai politik.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong tata kelola bantuan keuangan partai politik yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dana hibah dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai peruntukannya serta mendukung penguatan kehidupan demokrasi di Kabupaten Jember.(but)