Bapenda Jember Gelar Layanan Pajak “Jemput Bola” di Tanggul: Selesaikan Kendala, Genjot Penerimaan Daerah

JEMBER, 12 MEI 2026 – Langkah luar biasa diambil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember! Guna menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026, Bapenda menerapkan strategi dahsyat lewat pelayanan pajak sistem on the spot atau yang dikenal sebagai layanan "jemput bola". Petugas tak lagi menunggu di kantor, tapi turun langsung mendatangi warga dan perangkat desa hingga ke pelosok Kecamatan Tanggul.

Aksi nyata ini digelar Selasa (12/5/2026), di mana tim Bapenda dibagi menjadi 3 kelompok kerja untuk mendampingi dan mengevaluasi kinerja per desa. Hadir dalam kegiatan ini tim verifikator Bapenda, Sekretaris Desa, operator BPHTB, bendahara, hingga petugas pemungut PBB-P2. Suasananya terasa berbeda karena bukan sekadar rapat, tapi wadah pemecahan masalah nyata.

Tim verifikator memaparkan data lengkap realisasi PBB-P2 setiap desa, lalu langsung membahas dan menyelesaikan satu per satu kendala yang selama ini membelenggu petugas di lapangan. Tak pelak, langkah ini disambut antusias luar biasa.

"Kami buka akses seluas-luasnya! Simpan nomor WA kami, semua masalah akan kami layani dan cari solusinya. Kami juga minta petugas segera setor hasil pungutan agar bisa kami pantau tiap minggu," tegas tim verifikator Bapenda, memberikan sinyal pelayanan yang terbuka dan cepat.

Bagi petugas desa, kehadiran tim ini ibarat "hujan di musim kemarau". Seperti yang diungkapkan petugas pemungut PBB-P2 Desa Selodakon, masalah klasik selama ini adalah ketidaksesuaian nama di SPPT dengan pemilik tanah sah, yang bikin warga ogah bayar pajak. Hari ini, masalah itu tuntas dibahas dan ditemukan solusinya.

"Alhamdulillah luar biasa! Selama ini kami pusing karena nama di surat beda dengan pemilik asli, warga menolak bayar. Hari ini semua beres, dapat jalan keluar langsung dari tim Bapenda," ungkapnya lega.

Camat Tanggul, Fariqul, S.Sos., pun sangat mengapresiasi terobosan ini. Menurutnya, ini cara paling jitu mengamankan pajak PBB-P2 sekaligus menjawab keluhan para kepala desa soal pengelolaan BPHTB.

"Keluhan desa sudah terjawab semua! Ke depan kami akan usulkan Bimtek khusus BPHTB agar makin rapi. Kami juga beri apresiasi setinggi-tingginya buat petugas yang sudah kerja keras menyusuri desa demi daerah," pungkas Camat Fariqul.

Kegiatan ini jadi bukti nyata: pemerintah hadir, masalah selesai, dan target PAD 2026 tinggal menunggu waktu tercapai! (PSN)