logo ppid jember kim
Oleh : Kecamatan Sumberbaru

Musrenbang Desa Kaliglagah Prioritaskan Penanganan Longsor, Suwardi Koordinasikan Langsung dengan BPBD Jember

  • 10 November 2026
  • Dibaca 18 Kali
Bagikan Via:
musrenbang-desa-kaliglagah-prioritaskan-penanganan-longsor-suwardi-koordinasikan-langsung-dengan-bpbd-jember-20261111

Musrenbang Desa Kaliglagah Prioritaskan Penanganan Longsor, Suwardi Koordinasikan Langsung dengan BPBD Jember

JEMBER, 10 NOVEMBER 2026 – Penanganan sejumlah titik longsor menjadi prioritas utama dalam hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Selasa, 10 November 2026.

Dalam forum yang berlangsung di Aula Kantor Desa Kaliglagah tersebut, pemerintah desa bersama unsur masyarakat sepakat mengutamakan penanganan kawasan terdampak longsor agar akses jalan masyarakat dapat segera kembali dilalui dengan aman.

Keseriusan penanganan tersebut terlihat setelah kegiatan Musdes dan Musrenbang selesai. Plh. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sumberbaru, Suwardi, S.Sos., langsung turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah lokasi longsor di wilayah Desa Kaliglagah.

Tidak berhenti pada peninjauan, Suwardi juga langsung melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember agar kondisi tersebut segera mendapatkan perhatian dan penanganan.

Laporan tersebut mendapat respons cepat. Tim BPBD Kabupaten Jember langsung bergerak menuju lokasi longsor setelah menerima informasi dan koordinasi dari Plh. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sumberbaru.

Menurut Kepala Desa Kaliglagah, Murniaji, wilayah desanya memang termasuk kawasan yang rawan terjadi tanah longsor. Bahkan, ketika musim kemarau masih ditemukan titik-titik longsor. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika memasuki musim hujan seperti sekarang.

"Desa Kaliglagah merupakan wilayah yang rawan longsor. Musim kemarau saja masih ada longsor, apalagi ketika musim hujan seperti sekarang. Karena itu, dengan anggaran yang tersedia, kita harus bersepakat untuk memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak atau urgent," ungkap Murniaji.

Ia berharap kesepakatan dalam Musrenbang tersebut menjadi langkah awal agar penanganan titik-titik longsor segera direalisasikan, sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Kaliglagah, Faisol Anwar, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah desa yang menetapkan penanganan longsor sebagai prioritas pembangunan.

Ia mengajak seluruh peserta musyawarah untuk menyepakati keputusan tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

"Mari kita sepakati bersama, ya. Sah?" ajaknya kepada peserta musyawarah.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh peserta dengan kata, "Sah!"

Di sisi lain, Kasi PMKS Kecamatan Sumberbaru, Suhartatik, S.Sos., turut menyampaikan sejumlah program Pemerintah Kabupaten Jember yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui pengajuan proposal untuk perencanaan tahun anggaran 2028.

Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, penerangan jalan umum (PJU), hingga program nonfisik berupa pelatihan keterampilan masyarakat, seperti menjahit, bordir, dan berbagai pelatihan lainnya.

"Segera ya, mulai dipersiapkan pengajuannya. Bisa untuk infrastruktur, PJU, maupun program nonfisik seperti pelatihan menjahit, bordir dan lainnya," jelas Suhartatik.

Selain itu, ia juga menyampaikan adanya program isbat nikah gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Program tersebut diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah lebih dari lima tahun dan masuk kategori desil 1 sampai desil 4.

Rangkaian kegiatan Musdes dan Musrenbang Desa Kaliglagah ini memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbicara mengenai usulan program jangka panjang, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.

Peninjauan langsung oleh Suwardi serta koordinasi dengan BPBD Kabupaten Jember menjadi bagian dari upaya mempercepat respons terhadap kondisi darurat di lapangan.

Musrenbang bukan sekadar menyusun daftar pembangunan, melainkan menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Ketika keselamatan masyarakat dan akses jalan menjadi persoalan, maka kepentingan tersebut patut mendapatkan perhatian bersama. (jh8)

Galeri Foto