Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Sruni Mulai Dibentuk, Tahapan Demokrasi Desa Resmi Bergulir

JEMBER, 19 JUNI 2026- Pemerintah Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, resmi membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai langkah awal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota BPD periode berikutnya. Kegiatan tersebut digelar di Aula Balai Desa Sruni, Rabu 18 Juni 2026, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perangkat desa, serta tokoh masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Jenggawah Soetjahyo, S.P., M.M., Danramil Jenggawah Kapten Prayitno, Kapolsek Jenggawah Iptu Cristian Ferry, S.H., Kasi Pemerintahan Kecamatan Jenggawah, Kepala Desa Sruni, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan masyarakat Desa Sruni.

Dalam rapat disepakati pembentukan panitia pemilihan yang berjumlah tujuh orang. Susunan panitia terdiri atas tiga orang dari unsur perangkat desa dan empat orang dari unsur kewilayahan yang mewakili masing-masing kepala dusun. Komposisi tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan anggota BPD secara tertib dan transparan.

Camat Jenggawah, Soetjahyo, S.P., M.M., mengatakan bahwa pembentukan panitia merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh proses pemilihan anggota BPD berjalan sesuai regulasi serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

"Panitia yang telah dibentuk diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, netral, dan bertanggung jawab sehingga seluruh tahapan pemilihan anggota BPD dapat berlangsung dengan baik serta mendapat kepercayaan dari masyarakat," ujar Soetjahyo.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilihan agar berjalan lancar dan kondusif.

Selama kegiatan berlangsung, proses pembentukan panitia berjalan dengan tertib. Seluruh peserta mengikuti pembahasan hingga penetapan panitia dalam suasana yang aman, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.