Pastikan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran, DTPHP Jember Cek Langsung Data e-RDKK di Kios Rambipuji

JEMBER, 10 MARET 2026 -Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Salah satu langkah konkret dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di Kecamatan Rambipuji, Kamis, 09 April 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala DTPHP Jember, Drs. Moh. Djamil, M.Si., bersama tim teknis dari dinas.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke salah satu kios pupuk bersubsidi, yakni Kios Ela Jaya yang berada di Jalan Airlangga, Dusun Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan distribusi pupuk di tingkat lapangan, khususnya pada titik akhir penyaluran kepada petani.

Pada monev tersebut, tim DTPHP melakukan pemeriksaan dokumen penyaluran pupuk serta mencocokkan data petani penerima yang tercantum dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi hanya diterima oleh petani yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem.

“Kami ingin memastikan data e-RDKK benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika datanya tepat, maka distribusi pupuk juga akan lebih tepat sasaran kepada petani yang berhak,” ujar Djamil saat melakukan pengecekan di lokasi.

Selain melakukan verifikasi data, tim juga mengecek ketersediaan stok pupuk di kios serta memastikan proses penyaluran berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan ini mencakup kesesuaian jumlah pupuk, jenis pupuk, hingga mekanisme penebusan oleh petani.

Djamil menegaskan bahwa kios pupuk memiliki peran penting dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi. Pasalnya, kios merupakan titik temu antara petani dan sistem distribusi yang telah diatur oleh pemerintah.

“Di kios inilah petani menebus pupuk. Karena itu kami ingin memastikan semuanya berjalan tertib, mulai dari data, stok pupuk, hingga harga yang diterapkan,” jelasnya.

Tidak hanya melakukan pengawasan, tim DTPHP juga memberikan pembinaan kepada pengelola kios agar terus menjaga transparansi dalam penyaluran pupuk. Pembinaan tersebut meliputi kewajiban memasang daftar harga pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta melakukan pencatatan distribusi secara tertib dan akurat.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan, seperti penyaluran tidak sesuai data atau harga yang melebihi ketentuan. Dengan adanya transparansi, diharapkan petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan mudah, jelas, dan sesuai aturan.

Penguatan pengawasan ini juga sejalan dengan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jember terhadap sektor pertanian. Bupati Jember, Muhammad Fawait, sebelumnya telah menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi harus diawasi secara ketat agar benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat, khususnya petani, untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan. Jika ditemukan adanya permasalahan terkait distribusi pupuk bersubsidi, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, DTPHP Kabupaten Jember berharap sistem distribusi pupuk bersubsidi dapat semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Keakuratan data dalam e-RDKK menjadi kunci utama dalam memastikan pupuk tersalurkan kepada petani yang benar-benar membutuhkan.

Jika data petani akurat dan penyaluran pupuk berjalan sesuai aturan, maka kebutuhan pupuk dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya hasil produksi pertanian serta memperkuat posisi Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan di Jawa Timur.

Upaya ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan petani melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (ima)