Perkuat Kemandirian Petani dan Kawal Ketat Makan Bergizi, Legislator PDIP Soroti Potensi Desa Badean

JEMBER, 17 MARET 2026. Sektor pertanian dan pengawasan program nasional menjadi fokus utama dalam agenda serap aspirasi masyarakat pada Masa Persidangan I Tahun 2026 di Kabupaten Jember. Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Suharto, memberikan penegasan terkait pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan pengawalan di tingkat desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Selasa, 10 Maret 2026 lalu. Suharto yang merupakan Anggota Komisi B ini menyoroti karakteristik wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang memiliki potensi agraris luar biasa. Desa Badean sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung hasil bumi yang variatif, mulai dari tanaman pangan hingga komoditas perkebunan bernilai tinggi.

“Kemandirian masyarakat harus kita mulai dari wilayah kita sendiri, mayoritas penduduk Desa yang berada di Desa Badean 80% para petani, ada petani padi, kopi, dan juga Durian. Kita berharap nanti para petani tidak kesulitan menjual hasil produksi Pertaniannya,” tutur Suharto di hadapan warga.

Kondisi geografis Desa Badean yang berada di lereng pegunungan memang sangat mendukung untuk budidaya kopi dan durian, di samping lahan persawahan padi yang luas. Namun, kendala klasik yang sering dihadapi adalah rantai distribusi dan pemasaran pascapanen. Sebagai solusi konkret, Suharto mendorong para petani untuk mulai berkolaborasi dengan wadah ekonomi kolektif, yakni Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.

Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis

Selain isu kesejahteraan petani, Suharto memberikan catatan tebal mengenai implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah pusat. Meski menyatakan dukungan penuh secara politik dan anggaran, ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dari legislatif dan masyarakat, program tersebut rawan mengalami kendala teknis dalam distribusinya.

“Untuk program MBG kita tetap mendukung karena ini menjadi program pemerintah pusat, tetapi kita juga perlu ikut serta mengawasi jalannya program tersebut. Jangan sampai apa yang sudah menjadi program pemerintah tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” tegas legislator senior dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Suharto secara spesifik memperingatkan agar kualitas menu yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan. Jangan sampai ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengurangi kualitas menu demi kepentingan sepihak.

“Seperti makanan menu yang tidak layak jangan sampai ini diberikan kepada penerima. Kita akan awasi bersama-sama, masyarakat juga harus ikut serta mengawasi program tersebut,” ujarnya menutup pembicaraan.

Melalui pengawasan berlapis dari unsur DPRD dan partisipasi aktif warga desa, diharapkan program MBG dan upaya kemandirian petani melalui Koperasi Merah Putih dapat berjalan beriringan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Bangsalsari dan sekitarnya. (Gil)