Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur

SURABAYA – 4 November 2025, Camat Kalisat, Rusdiyanto, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Se-Jawa Timur Tahun 2025 dalam rangka Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Umum berlokasikan di Grand City Convention dan Exhinition Surabaya, Turut hadir pada kesempatan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Sos dengan didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, dan Jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri jajaran lengkap Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam.
Khofifah juga memaparkan perlunya pembagian peran yang terkoordinasi dalam menjaga ketahanan pangan di Jatim.

“Program pangan harus sinergis. Di TNI AD fokus pada padi, Kepolisian pada jagung, dan TNI AL pada kedelai-pajali. Semua harus nyekrup dan dikoordinasikan dengan kepala daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang turut hadir memberikan apresiasi atas langkah cepat kepala daerah di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas wilayah, termasuk melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Ia mengungkapkan, Jatim menjadi provinsi dengan jumlah poskamling terbanyak di Indonesia, mencapai 117.210 pos yang tersebar di desa dan kelurahan. “Ini kekuatan sosial luar biasa. Modal sosial seperti ini harus terus dioptimalkan agar keamanan di akar rumput tetap terjaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wamendagri menegaskan, bahwa Forkopimda memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program nasional dan delapan cita pemerintahan (Astacita) Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2022, Forkopimda diharapkan mampu memastikan integrasi kebijakan pusat-daerah serta mendukung ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan gratis, dan pemberdayaan BUMDes. “Forkopimda bukan sekadar forum seremonial, tetapi ruang kerja nyata yang menghasilkan kebijakan konkret,” katanya.