161 Desa Bersiap Pilkades 2027, Tim Wasdin Jember Petakan Titik Rawan Konflik Sejak Dini

JEMBER, 13 MEI 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember kembali memperkuat langkah deteksi dini menghadapi potensi kerawanan sosial menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdin) atau Rakor ke-2 Tahun 2026 yang digelar di Aula Nusantara Kantor Bakesbangpol Kabupaten Jember, Rabu 13 Mei 2026 pukul 09.30 WIB.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Lingga Diputra, S.Sos., dengan moderator Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Jember, M. Syamsu Rijal, S.H., M.H.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur lintas sektoral yang tergabung dalam Tim Wasdin Kabupaten Jember, di antaranya Kasdim 0824 Jember, Kasat Intelkam Polres Jember, Pasi Intel Kodim 0824 Jember, Kasikanit Intel Brigif 9 Kostrad Jember, Pasi Intel Yonif 509 Jember, Pasi Intel Yon Armed 8 Jember, serta Danposal Puger.

Hadir juga Kasi Intel Kejari Jember, Kasi Intel Imigrasi Jember, BPOM Jember, unsur Kementerian Agama Jember, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Intel Binda Jatim Pos Jember, Intel Kodam Pos Jember, Intel Korem Pos Jember, hingga unsur intelijen dari Polres dan Kodim 0824 Jember.

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk membahas langkah antisipatif terhadap potensi konflik sosial di tingkat desa menjelang Pilkades serentak tahun 2027 yang akan dilaksanakan di 161 desa pada 28 kecamatan di Kabupaten Jember.

Dalam pembahasannya, Tim Wasdin menyoroti pentingnya pemetaan desa rawan konflik yang bersifat dinamis dan tentatif. Hal itu menyusul hasil rapat koordinasi antara Komisi A DPRD Kabupaten Jember bersama DPMD, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember pada 5 Mei 2026 lalu terkait persiapan Pilkades serentak tahun 2027.

Melalui rakor tersebut, sejumlah indikator kerawanan konflik mulai dibahas sebagai bahan penyusunan peta kerawanan sosial desa. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain evaluasi Pilkades serentak tahun 2019, adanya sengketa Pilkades yang berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri maupun PTUN, kultur masyarakat desa, keberadaan calon kepala desa petahana, hingga praktik money politics dan perjudian.

Selain itu, DPMD Kabupaten Jember juga menyampaikan bahwa dari 161 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2027, terdapat 18 desa yang kepala desanya telah menjabat selama tiga periode sehingga tidak dapat mencalonkan diri kembali. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan dinamika politik baru di tingkat desa yang perlu diantisipasi sejak dini.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember, Lingga Diputra, S.Sos., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Jember hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif. Meski demikian, seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan sosial yang dapat berkembang menjelang tahapan Pilkades.

“Alhamdulillah sampai saat ini Jember masih kondusif. Kita berharap Pilkades 2027 yang tahapannya akan dimulai April 2027 mendatang dapat berjalan aman dan damai. Pengawasan terhadap indikator-indikator kerawanan harus bisa terdeteksi sejak dini agar langkah pencegahan terhadap desa-desa rawan konflik dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Lingga Diputra.

Ia menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah. Menurutnya, deteksi dini bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Lingga juga menyinggung isu nasional terkait darurat sampah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mengajak seluruh pihak di Kabupaten Jember untuk mulai menyikapi persoalan tersebut melalui pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Jember, M. Syamsu Rijal, S.H., M.H., menegaskan bahwa potensi konflik sosial pada pelaksanaan Pilkades umumnya terjadi secara horizontal di tengah masyarakat desa.

“Antisipasi terhadap kerawanan konflik sosial di tingkat desa harus menjadi perhatian bersama, karena dinamika yang berkembang di masyarakat desa biasanya memunculkan konflik horizontal antarkelompok pendukung calon kepala desa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, forum Rakor Tim Wasdin menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam menyusun strategi mitigasi konflik dan langkah preventif sebelum tahapan Pilkades dimulai.

Sesuai tugas dan fungsinya, Tim Kewaspadaan Dini Daerah memiliki peran strategis dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, serta mengkomunikasikan informasi terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan stabilitas nasional di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap seluruh stakeholder dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, khususnya menjelang Pilkades serentak tahun 2027. Dengan deteksi dini yang optimal, potensi konflik sosial di tingkat desa diharapkan dapat dicegah sejak awal sehingga pesta demokrasi desa dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (but)