Apdesi dan PKDI Minta Kepastian Pembangunan Desa, DPRD Jember Siap Kawal Solusi Anggaran

JEMBER, 10 AGUSTUS 2026 - Ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember menyuarakan keresahan atas tersendatnya pembangunan desa akibat efisiensi anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember, Senin, 10 Agustus 2026.

RDP di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember dipimpin Ketua DPRD Ahmad Halim, didampingi Wakil Ketua Fuad Akhsan dan Ketua Komisi A Budi Wicaksono, Sekretaris Komisi C David Handoko Seto serta anggota Komisi B Ahmad Hoirozi. Hadir Ketua Apdesi Jember Kamiludin serta Ketua DPC PKDI Meseran bersama sekitar 230 peserta.

Ketua DPRD Ahmad Halim membuka pertemuan dengan menegaskan fungsi DPRD menerima dan menindaklanjuti aspirasi. “Alhamdulillah pagi ini kami menerima audiensi dari teman-teman kepala desa. Salah satu fungsi DPRD adalah menerima masukan dan saran,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan pembangunan infrastruktur, ambulans desa, bantuan keuangan, dan program strategis yang melibatkan desa, Ahmad Halim menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah desa, DPRD, kabupaten, hingga pusat.

Ia menjelaskan kebutuhan ambulans desa terkait kewenangan daerah, sementara aspirasi soal Koperasi Desa Merah Putih akan disampaikan ke pemerintah pusat. Skema pinjaman atau dana talangan infrastruktur, menurutnya, merupakan ikhtiar menjaga keberlanjutan pembangunan dengan tetap memperhatikan aturan dan ketepatan sasaran.

Wakil Ketua DPRD Fuad Akhsan menegaskan DPRD tidak menolak rencana pembiayaan. Namun, DPRD membutuhkan kejelasan detail program, sasaran, efektivitas, dan mekanisme pertanggungjawaban. “Pembangunan harus tepat sasaran. Kami juga memastikan anggaran pinjaman harus tepat sasaran dan efisien,” katanya.

Ketua Komisi A Budi Wicaksono menyatakan dukungannya selama pembangunan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak menabrak aturan. “Selama untuk kepentingan masyarakat saya sangat mendukung, yang terpenting tidak menabrak aturan,” tegasnya.

Sekitar pukul 11.31 WIB, dokumen pernyataan sikap resmi diserahkan kepada Ketua DPRD. RDP ditutup dengan foto bersama. DPRD Jember menyatakan siap mengawal pembahasan solusi anggaran bersama Pemerintah Kabupaten agar pembangunan desa tetap berjalan. (rcx)