Bimtek Aplikasi PAPUMA Perkuat Akuntabilitas Kinerja

JEMBER, RABU 22 JULI 2026, – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Inspektorat Kabupaten Jember menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Aplikasi PAPUMA (Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat) yang dilaksanakan di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember pada Rabu, 22 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Bimbingan teknis tersebut menjadi tindak lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, sekaligus sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, melengkapi, dan menginput dokumen SAKIP secara tepat, sistematis, dan terintegrasi melalui aplikasi PAPUMA.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki tugas dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Melalui bimtek ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tata cara penginputan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku sehingga proses penyampaian data kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pendampingan teknis mengenai kelengkapan dokumen yang harus diunggah ke dalam aplikasi PAPUMA, keterkaitan antar dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pentingnya menjaga konsistensi data sebagai dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dokumen SAKIP sehingga solusi yang diberikan dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh perangkat daerah.

Pemanfaatan aplikasi PAPUMA diharapkan mampu mendukung transformasi digital dalam pengelolaan dokumen akuntabilitas kinerja. Dengan sistem yang terintegrasi, proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja akan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah ditelusuri. Hal tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Plt. Inspektur Kabupaten Jember, Penny Artha Medya, S.E., Ak., menegaskan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kualitas dokumen yang menjadi dasar pertanggungjawaban setiap perangkat daerah.

"Dokumen SAKIP merupakan bukti akuntabilitas setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Melalui Bimbingan Teknis Penginputan Dokumen SAKIP pada Aplikasi PAPUMA ini, kami ingin memastikan seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara penyusunan dan penginputan dokumen secara benar, lengkap, dan terintegrasi. Dengan pengelolaan dokumen yang baik, proses evaluasi kinerja akan menjadi lebih objektif, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Lebih lanjut, Penny berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan aplikasi PAPUMA secara optimal, tidak hanya sebagai sarana administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Menurutnya, penguatan akuntabilitas harus dimulai dari data dan dokumen yang tertata dengan baik sehingga setiap capaian pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka.

Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis di Aula BKPSDM Kabupaten Jember ini, Inspektorat Kabupaten Jember berharap implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah semakin berkualitas dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi serta sumber daya manusia yang kompeten, Pemerintah Kabupaten Jember optimistis dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil. (ily)