BPKAD Jember Jadwalkan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja APBD Januari–Oktober 2026

JEMBER, 14 NOVEMBER 2026 – Memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap tertib dan akuntabel menjelang penutupan tahun anggaran menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember. Untuk itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember menggelar rekonsiliasi data pendapatan dan belanja APBD periode Januari–Oktober 2026, Jumat 13 November 2026, di Ruang Rapat BPKAD Jember.

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian pencatatan realisasi pendapatan dan belanja pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, BPKAD meminta pimpinan perangkat daerah menugaskan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan khusus OPD penghasil, serta operator untuk mengikuti kegiatan rekonsiliasi. Undangan tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Jember, Heru Chairur Rahman, S.E., menegaskan bahwa rekonsiliasi merupakan tahapan penting untuk memastikan kesesuaian data keuangan di setiap perangkat daerah.

“Rekonsiliasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian data pendapatan dan belanja. Kami mengharapkan bendahara bersama operator menyiapkan dokumen secara lengkap agar proses pencocokan data dapat berjalan tertib dan efektif,” ujarnya.

Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, pelaksanaan rekonsiliasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB, khusus bagi bendahara pengeluaran badan, dinas, inspektorat, Sekretariat DPRD, dan Satpol PP, serta bendahara penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Sementara itu, sesi kedua dijadwalkan pukul 13.00–16.00 WIB, dengan peserta bendahara pengeluaran kecamatan, kelurahan, dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Selain menghadiri kegiatan, seluruh peserta diwajibkan membawa dokumen pendukung berupa cetakan data Surat Perintah Membayar (SPM) dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun berdasarkan bulan untuk periode Januari–Oktober 2026. Peserta juga diminta menyiapkan Buku Kas Umum (BKU) untuk periode yang sama.

Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar pencocokan data pendapatan dan belanja agar pencatatan keuangan masing-masing perangkat daerah dapat terverifikasi dengan baik.

Melalui rekonsiliasi ini, BPKAD Jember berharap pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan APBD 2026 dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. (san)