Camat Faroek Evaluasi PBB di Rowosari, Dorong Kesadaran Warga

JEMBER, 01 OKTOBER 2026 – Camat Sumberjambe Umar Faroek, S.P. melakukan kunjungan dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut digelar di pendopo Desa Rowosari dengan didampingi Kepala Desa Rowosari Jamilah serta diikuti seluruh perangkat desa.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pemerintah kecamatan terhadap perkembangan penerimaan PBB di wilayah Kecamatan Sumberjambe. Selain melihat capaian pembayaran, kegiatan juga menjadi momentum untuk memberikan penguatan kepada pemerintah desa agar terus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam pertemuan tersebut, Faroek menyampaikan bahwa PBB tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian target penerimaan. Menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi salah satu gambaran keberhasilan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban sebagai warga negara.

“PBB ini bukan hanya soal berapa besar penerimaannya, tetapi juga bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat. Ketika masyarakat memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban, itu menunjukkan bahwa kesadaran sebagai warga negara juga semakin baik. Karena itu, pemerintah desa memiliki peran penting untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujar Faroek.

Ia menjelaskan, pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Perangkat desa sehari-hari berinteraksi langsung dengan warga, sehingga memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi dan mengingatkan masyarakat mengenai berbagai kewajiban, termasuk pembayaran PBB.

Faroek mendorong seluruh perangkat Desa Rowosari untuk bersama-sama memantau perkembangan pembayaran PBB di wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan komunikasi yang baik.

“Jangan hanya menunggu masyarakat datang untuk membayar. Perangkat desa perlu mengetahui kondisi di lapangan, termasuk masyarakat mana yang belum menyelesaikan kewajibannya. Kemudian dilakukan pendekatan dengan cara yang baik, diberikan penjelasan dan diingatkan. Kita ingin masyarakat membayar karena sadar akan kewajibannya, bukan semata-mata karena ditagih,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Faroek juga memberikan motivasi kepada jajaran Pemerintah Desa Rowosari agar terus meningkatkan koordinasi internal. Menurutnya, pencapaian PBB membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat desa, mulai dari pemerintah desa hingga unsur kewilayahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Evaluasi secara berkala dinilai penting untuk mengetahui perkembangan pembayaran sekaligus menemukan kendala yang terjadi di lapangan. Dengan mengetahui kondisi secara lebih rinci, pemerintah desa dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Selain itu, pembayaran PBB juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, Faroek meminta agar persoalan PBB tidak hanya menjadi perhatian kepala desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat desa.

“Semua perangkat harus memiliki kepedulian yang sama. Kepala desa tidak bisa bekerja sendiri. Perangkat desa juga harus memahami kondisi masyarakat dan ikut memberikan edukasi. Kalau komunikasi kita dengan masyarakat baik, insyaallah kesadaran untuk memenuhi kewajiban juga akan semakin tumbuh,” katanya. (wd)