logo ppid jember kim
Oleh : Kecamatan Rambipuji

Desa Gugut Usulkan Dua Ruas Jalan Jadi Jalur Kabupaten, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi!

  • 21 November 2026
  • Dibaca 22 Kali
Bagikan Via:
desa-gugut-usulkan-dua-ruas-jalan-jadi-jalur-kabupaten-ini-syarat-yang-harus-dipenuhi-20261121

Desa Gugut Usulkan Dua Ruas Jalan Jadi Jalur Kabupaten, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi!

JEMBER, 21 NOVEMBER 2026 – Perbaikan akses jalan antarwilayah di Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, mulai diperjuangkan melalui jalur administratif. Pemerintah desa bersama masyarakat mengusulkan dua ruas jalan menjadi jalan kabupaten sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur.

Langkah tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Pendopo Desa Gugut, Jumat 20 November 2026. Forum ini juga membahas pemutakhiran Surat Keputusan (SK) Jalan Kabupaten serta rencana penerbitan SK Jalan Desa.

Musdes dihadiri Kepala Desa Gugut Pusriyanto, Ketua BPD Saiful Ansori, perangkat desa, pengurus RT dan RW, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jember, Warsidi dan Mashur Hidayat, dari Koordinator Wilayah Bina Marga (Korwil BM) Rambipuji.

Dipimpin Ketua BPD Saiful Ansori, musyawarah membahas landasan hukum dan mekanisme penetapan status jalan. Sejumlah regulasi menjadi acuan, di antaranya Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006.

"Pendataan dan pengusulan ruas jalan harus mengikuti ketentuan agar memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui prosedur yang tepat," jelas Saiful.

Salah satu hasil penting Musdes adalah kesepakatan mengusulkan peningkatan status dua ruas jalan yang melintasi wilayah Desa Gugut.

Kedua ruas tersebut meliputi jalan penghubung Desa Pecoro–Desa Kemuningsari Lor dan jalan penghubung Desa Rambigundam–Desa Kemuningsari Lor.

Kedua akses tersebut dinilai strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Jika disetujui menjadi jalan kabupaten, penanganannya berpeluang masuk dalam kewenangan pemerintah kabupaten.

Namun, usulan tersebut masih harus melalui tahapan administrasi dan evaluasi teknis oleh instansi terkait.

Perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Jember, Mashur Hidayat, menjelaskan bahwa peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten tidak dapat dilakukan secara otomatis. Setiap usulan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

"Persyaratan tersebut antara lain ruas jalan tidak dalam kondisi sengketa, memiliki lebar badan jalan minimal lima meter, serta berfungsi sebagai penghubung antardesa atau antarkecamatan," ungkapnya.

Selain itu, pengusulan harus didukung studi kelayakan, memenuhi hasil evaluasi teknis, dan melalui survei lalu lintas oleh Dinas PUPR. Penjelasan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyiapkan kelengkapan dokumen dan memastikan kondisi lapangan sesuai persyaratan.

Sementara itu, Camat Rambipuji Prima Kusuma Dewi mengapresiasi inisiatif Pemerintah Desa Gugut yang melibatkan unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memperjuangkan peningkatan infrastruktur jalan.

Menurutnya, musyawarah dan koordinasi lintas lembaga merupakan bagian penting dalam merencanakan pembangunan agar setiap usulan memiliki dasar yang kuat dan dapat diproses sesuai ketentuan.

"Keterlibatan BPD, perangkat desa, serta pengurus RT dan RW menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menghimpun dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat," terangnya.

Melalui usulan tersebut, Pemerintah Desa Gugut berharap akses transportasi antarwilayah semakin baik. Perbaikan jalan juga diharapkan mendukung mobilitas warga, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan.

Meski demikian, realisasi peningkatan status kedua ruas jalan masih bergantung pada pemenuhan persyaratan, hasil verifikasi, dan keputusan instansi berwenang.

Musdes ini menjadi langkah awal bagi Desa Gugut untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui perencanaan dan mekanisme pemerintahan yang tepat. (sai)

Galeri Foto