Dinkes PPKB Pastikan Penataan Layanan Kesehatan di Pakusari Tetap Utamakan Akses Masyarakat

JEMBER, 17 SEPTEMBER 2026 – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember memastikan penataan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Pakusari tetap mempertimbangkan akses dan kesinambungan pelayanan bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Jember ke Pustu Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Rabu 16 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, hingga rencana penataan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah rencana pemindahan layanan dari puskesmas induk yang berada di jalan utama ke Sumberpinang. Penataan tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar perubahan lokasi pelayanan tidak berdampak terhadap kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Kunjungan tersebut dihadiri anggota Komisi D DPRD Jember, yakni KH. Muhammad Hafidzi Kholis, Suciati, SE, S.Pd., dan Alfian Andri Wijaya, S.H., M.Kn., bersama Dewi Kurnia dan Rina Arief Thiana dari Dinkes PPKB Kabupaten Jember, Kepala Puskesmas Pakusari dr. Dian Alfiyatul Uliyah, M.M., serta jajaran tenaga kesehatan Puskesmas Pakusari.

Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Dewi Kurnia mengatakan, aspek pelayanan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam setiap proses penataan fasilitas kesehatan. “Yang paling penting bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan akses masyarakat tetap terjaga. Karena itu, proses pemindahan perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk waktu pelaksanaan, sosialisasi, dan kesiapan layanan,” ujar Dewi.

Dalam pembahasan, renovasi fisik ditargetkan berlangsung sekitar 60 hari kerja. Sementara proses perpindahan disiapkan dalam waktu hingga 90 hari untuk memberikan ruang bagi persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pertimbangan waktu juga menjadi perhatian karena Oktober hingga November disebut sebagai periode dengan tingkat kunjungan pasien yang cukup tinggi di lokasi layanan sebelumnya. Dengan demikian, penataan perlu memperhatikan pola kunjungan masyarakat agar pelayanan tetap optimal.

Dari sisi kesiapan pelayanan, dukungan tenaga kesehatan dan sarana prasarana di wilayah Pakusari juga menjadi bagian pembahasan. Terdapat 24 tim yang mendukung pelayanan untuk tujuh desa dengan sasaran sekitar 650 orang.

Penguatan pelayanan juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan rumah atau homecare yang sebagian pembiayaannya terintegrasi melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Upaya tersebut menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang tidak hanya berpusat di dalam gedung, tetapi juga menjangkau masyarakat di rumah.

“Jadi bukan hanya menyiapkan tempatnya, tetapi juga bagaimana SDM, sarana, pembiayaan, dan pelayanan di luar gedung tetap berjalan. Semua harus dipastikan siap sehingga masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan selama proses penataan,” jelas Dewi. (ken)