DPRD Jember Dorong Perda untuk Stabilkan Harga Komoditas Petani

JEMBER, 23 JUNI 2026. Persoalan harga komoditas pertanian yang kerap tidak menentu menjadi salah satu fokus utama dalam rapat paripurna DPRD Jember yang membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah, Senin, 22 Juni 2026.

Wakil Ketua DPRD Jember Fatmawati, saat ditemui selepas rapat paripurna, menyoroti kondisi yang selama ini dihadapi petani, khususnya saat musim panen tiba dan harga justru tertekan oleh melimpahnya pasokan di pasar.

Ia mencontohkan komoditas tembakau sebagai salah satu yang paling rentan terhadap fluktuasi harga.

"Kayak musim tembakau misalnya, pada saat musim tembakau semua masyarakat menanam tembakau. Tapi pada saat musim tembakau harga mereka anjlok," ujar Fatmawati, saat ditemui di ruangannya selepas acara.

Melalui Raperda ketahanan pangan yang tengah dibahas, DPRD mendorong agar pemerintah kabupaten mengambil peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis, terutama pada momen-momen kritis seperti panen raya.

"Pada saat panen raya, harga tidak ngejlok, jadi stabil. Gimana menjadi peran serta pemerintah untuk bisa menstabilkan harga," kata Fatmawati.

Ia juga menyinggung pentingnya kemudahan akses pupuk bagi petani sebagai bagian dari keberpihakan regulasi yang sedang dirumuskan.

"Masalah undang-undang tentang keterpihakan pada petani misalnya, gimana petani tidak lagi sulit untuk mencari pupuk dan sebagainya. Jadi petani merasa terlindungi," ujarnya.

Fatmawati menambahkan, Jember sebenarnya memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur.

Produksi gabah Jember yang tercatat sebagai penyuplai terbesar di kawasannya dinilai sebagai modal penting yang perlu dikelola lebih optimal, termasuk dengan memastikan harga gabah tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak merugikan petani.

"Kita adalah lumbung pangan di sini. Gabah kita adalah penyuplai terbesar. Harapannya dengan itu Jember menjadi bagian dari swasembada pangan yang menjadi program Pak Prabowo," tuturnya.

Dari sisi eksekutif, Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut Raperda ketahanan pangan akan disinergikan dengan program prioritas nasional yang sedang berjalan.

"Terkait Perda ketahanan pangan, ketika adanya KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) ini saya pikir itu bisa disinergikan. Dan terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis) itu juga bisa disinergikan sehingga implementasinya pasti akan cepat," jelas Gus Fawait.

Pemkab juga tengah menghitung skema insentif khusus untuk sektor ketahanan pangan, meski pengumuman resminya disebut Gus Fawait akan menyusul.

Fatmawati turut mengapresiasi langkah Pemkab yang selama ini telah menyalurkan bantuan alat pertanian kepada petani di berbagai wilayah Jember dan berharap regulasi baru yang tengah dibahas bisa semakin memperkuat keberpihakan tersebut.

"Pemda termasuk pemerintah Jember tidak tutup mata untuk petani-petani di sini. Banyak alat-alat yang sudah tersalur bantuan. Dan..…apresiasi kita untuk pemerintah," kata Fatmawati. (gil)