DPRD Jember Kawal Aspirasi Pelaku SPPG, Minta Moratorium SPPG Tak Korbankan Pekerja

JEMBER, 20 JUNI 2026. Penghentian sementara atau moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Jember.

Kebijakan itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi ribuan tenaga kerja yang sudah lebih dulu terserap di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi D DPRD Jember, Suciati, mengatakan saat ini sudah ada 209 dapur SPPG yang beroperasi di Jember.

Menurutnya rata-rata dapur mempekerjakan 50 orang, termasuk kepala SPPG dan sekitar 47 hingga 48 tenaga relawan.

Dengan jumlah tersebut, ia menghitung jumlah pekerja dan relawan yang terserap program MBG di Jember sudah jauh melampaui 10 ribu orang.

“Nah, kalau tiba-tiba itu dihentikan, bayangkan coba. Bagaimana kira-kira nasib relawan-relawan yang selama ini sudah menggantungkan penghasilan ataupun kebutuhan keluarganya dari bekerja di SPPG tersebut,” ujar Suciati, saat diwawancara, Sabtu, 20 Juni 2026.

Suciati menjelaskan, moratorium yang disampaikan pimpinan BGN saat ini menjadi dilema tersendiri.

Sebab di sisi lain terdapat dapur-dapur baru yang sebenarnya sudah siap beroperasi dan bahkan sudah merekrut tenaga kerja, namun terganjal kebijakan penghentian sementara tersebut.

Ia mengaku belum mengetahui pasti bagaimana kelanjutan kebijakan itu ke depan.

Proses evaluasi BGN terhadap dapur-dapur yang sudah berjalan saat ini masih berlangsung, termasuk menghitung ulang jumlah penerima manfaat di tiap kecamatan untuk menentukan kebutuhan jumlah dapur yang ideal.

Selain soal ketenagakerjaan, Suciati turut menyoroti sejumlah dapur SPPG di Jember yang sempat ditutup sementara oleh BGN karena belum memenuhi standar teknis, misalnya terkait instalasi pengolahan air limbah.

Menurutnya, penutupan tersebut bersifat sementara, bukan permanen, dan dapur dapat kembali beroperasi setelah kekurangan dalam persyaratan dapur dibenahi.

“Itu yang nanti akan jadi masalah juga menurut saya, karena Jember ini masih banyak dapur yang sudah siap, yang sudah mulai dikerjakan, tapi terus ada penghentian seperti itu. Kelanjutannya seperti apa, ya itu kita yang masih tanda tanya,” kata Suciati, soal usulan dapur baru yang sudah mendapat izin BGN namun kini ikut tertahan moratorium.

Ia menambahkan, secara umum program MBG dinilai memberi manfaat ganda, baik dari sisi pemenuhan gizi anak sekolah maupun penyerapan tenaga kerja yang turut menekan angka pengangguran di Jember.

Karena itu, ia berharap program ini tetap dilanjutkan dengan catatan terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai standar yang berlaku.

Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan moratorium tersebut sembari menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari BGN terhadap dapur-dapur yang sudah berjalan di lapangan.

Senada dengan Suciati, Koordinator Lapangan Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM), Agus Nur Yasin, juga menyoroti besarnya dampak ekonomi dari keberadaan dapur SPPG di Jember apabila moratorium berkepanjangan.

Ia menyebut jumlah dapur yang sudah beroperasi di Jember bahkan lebih banyak dari catatan versi Komisi D, yakni mencapai 219 dapur, dengan banyak karyawan dan relawan yang sudah terserap di dalamnya.

“Di Jember yang sudah beroperasi ada 219. Dari 219 yang semuanya sudah beroperasi, tapi ada banyak yang belum beroperasi. Bayangkan, dari 219 itu sudah banyak karyawan atau relawan yang sudah terserap. Belum lagi perputaran ekonomi, efek dari adanya dapur SPPG yang ada di Kabupaten Jember,” kata Agus, saat diwawancara selepas audiensi bersama DPRD Jember.

Agus berharap pemerintah pusat tidak serta-merta menghentikan program hanya karena ditemukan sejumlah kekurangan di lapangan, melainkan terus melakukan perbaikan secara bertahap di semua tingkatan, mulai dari BGN pusat hingga SPPG di daerah.

“Okelah, mungkin ada kekurangan, ada kekisruhan, ada kesalahan, yang tidak harus program itu ditiadakan. Tapi perbaikan-perbaikan yang terus-menerus, sehingga program itu bisa mendekati kesempurnaan,” pungkas Agus. (gil)