Evaluasi CKG di Bakorwil Jember, Dinkes Jatim Petakan Kendala Pelaksanaan Program di Tujuh Daerah

JEMBER, 13 OKTOBER 2026 – Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus dievaluasi untuk memastikan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat berjalan optimal. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Monitoring dan Evaluasi CKG di Bakorwil Jember, Selasa 13 Oktober 2026, dengan melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten/kota.

Wilayah yang terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesenjangan pelaksanaan CKG antardaerah sekaligus menggali faktor yang memengaruhi capaian program. Melalui pembahasan bersama, setiap daerah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan CKG berkaitan dengan sistem penginputan data. Aplikasi yang digunakan terkadang mengalami pemeliharaan (maintenance) dalam waktu cukup lama sehingga proses penginputan data menjadi terlambat. Selain itu, keterbatasan tenaga untuk mengelola data juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan harus membagi waktu dan tugas antara pelayanan kepada masyarakat dan penginputan data ke dalam aplikasi.

Ketua Tim Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Hartono, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting untuk mengetahui perkembangan program sekaligus menentukan langkah perbaikan berdasarkan kondisi di lapangan.

"Monitoring dan evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan program antarkabupaten/kota, menggali faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengevaluasi kendala yang muncul. Dari hasil tersebut, kita dapat merumuskan tindak lanjut dan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan CKG semakin optimal," ujar Hartono.

Melalui kegiatan ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan semakin kuat, terutama dalam menyelesaikan kendala teknis maupun kebutuhan sumber daya manusia. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan CKG dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan.(fam)