Genjot Realisasi PBB-P2, Kelurahan Kepatihan Siap Masifkan Aplikasi ETP dan M-Post

JEMBER, 07 JULI 2026 – Warga Kabupaten Jember kini dapat menikmati kemudahan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanpa harus mengantre. Melalui inovasi aplikasi Easy Tax Payment (ETP) dan M-Post, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember resmi memperkenalkan sistem pembayaran digital yang lebih modern, praktis, dan transparan.

Langkah strategis ini disosialisasikan langsung oleh Camat Kaliwates, Dwi Sunu Arinugroho, dalam acara Sosialisasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Pajak di Pendopo Kecamatan Kaliwates, Selasa 07 Juli 2026. Agenda penting ini dihadiri langsung oleh Lurah Kepatihan, Awan Sugiarto, beserta Sekretaris Kelurahan, Ahmad Rofiq.

Camat Kaliwates, Dwi Sunu Arinugroho, menegaskan bahwa integrasi teknologi ini dirancang untuk menyederhanakan alur pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Menurutnya, transformasi digital adalah kunci pelayanan yang efektif.

"Dengan adanya aplikasi ETP dan M-Post, masyarakat bisa membayar pajak kapan saja dan di mana saja. Prosesnya jauh lebih cepat, aman, dan transparan," ujar Dwi Sunu.

Merespons inovasi tersebut, Lurah Kepatihan, Awan Sugiarto, memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Menurut Awan, adaptasi teknologi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang menginginkan layanan serbacepat.

"Kemudahan ini tentu akan mendorong semangat warga untuk melunasi kewajiban PBB-P2 tepat waktu. Ke depannya, kami akan menyosialisasikan inovasi ini secara masif kepada seluruh perangkat kelurahan, RT, RW, dan warga Kepatihan agar manfaatnya dirasakan merata," tegas Awan Sugiarto.

Melalui sinergi yang kuat antara Bapenda, pihak kecamatan, hingga tingkat kelurahan, Pemerintah Kabupaten Jember terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang dekat, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Masyarakat pun diharapkan dapat menyambut positif inovasi ini guna bersama-sama menyukseskan program pembangunan daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak. (fik)