Hadiri Rakor Redistribusi Tanah 2026, Bakesbangpol Perkuat Stabilitas dan Reforma Agraria

JEMBER, 11 APRIL 2026 – Upaya menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan wilayah di Kabupaten Jember terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Salah satunya ditunjukkan dengan kehadiran Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember, M. Syamsu Rijal, S.H., M.H., dalam kegiatan Rapat Koordinasi Redistribusi Tanah Tahun 2026 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, Jumat 10 April 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria yang tengah digencarkan pemerintah. Selain berorientasi pada pemerataan kepemilikan lahan, program ini juga memiliki dimensi strategis dalam mencegah potensi konflik agraria yang dapat mengganggu stabilitas sosial di masyarakat.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Jember menunjukkan progres yang signifikan dan terstruktur. Hal ini ditandai dengan capaian teknis pengukuran tanah yang telah mencapai sekitar 85 persen. Capaian ini menjadi indikator positif bahwa tahapan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, penguatan aspek regulasi juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini. Penyusunan petunjuk teknis (juknis) serta penyesuaian pola hak atas tanah terus dilakukan guna memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Kehadiran berbagai instansi dalam rapat koordinasi tersebut turut memperkuat kolaborasi antar lembaga. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tanah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember terlibat aktif dalam pembahasan dan perumusan langkah strategis ke depan.

Menurut M. Syamsu Rijal, keterlibatan Bakesbangpol dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya dalam mengantisipasi potensi konflik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

“Reforma agraria bukan hanya soal pembagian lahan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta koordinasi yang intensif agar pelaksanaannya berjalan kondusif,” ujarnya, dikutip Sabtu, 11 April 2026.

Melalui sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, diharapkan program redistribusi tanah di Kabupaten Jember mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan melalui akses terhadap lahan produktif, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jember pun berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan reforma agraria agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, stabilitas sosial tetap terjaga, sekaligus membuka peluang pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. (but)