Homecare Jember Didorong Berlanjut pada Penanganan Sesuai Kebutuhan Pasien

JEMBER, 17 SEPTEMBER 2026 – Program homecare di Kabupaten Jember tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat di rumah. Pemerintah Kabupaten Jember juga mendorong agar setiap hasil kunjungan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan pasien melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam koordinasi tindak lanjut evaluasi program homecare yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Jember, Rabu 16 September 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Bupati Jember. Hadir dalam koordinasi tersebut jajaran DinkesPPKB, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Dinas Sosial PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), perwakilan tiga RSUD, perwakilan puskesmas, serta Wadul Gus’e.

Dalam pembahasan, pemerintah menekankan pentingnya tindak lanjut setelah petugas melakukan kunjungan ke rumah pasien. Sebab, kebutuhan yang ditemukan di lapangan tidak selalu berkaitan dengan aspek medis dan dapat membutuhkan dukungan dari OPD lainnya.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Ratno Cahyadi Sembodo, mengatakan pelaksanaan homecare membutuhkan keterlibatan seluruh OPD yang memiliki peran sebagai pengampu di wilayah masing-masing.

“Jadi homecare bukan hanya tugas puskesmas, tapi semua OPD karena ikut mengampu terlaksananya program ini. Nantinya kita bukan hanya berhenti setelah mengunjungi pasien homecare, tapi apa tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah untuk pasien tersebut. Contoh di Kecamatan Sukowono yang kebetulan saya sebagai pengampunya, ada disabilitas yang memang perlu pelatihan kerja atau beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Maka itu kita teruskan ke OPD-OPD terkait,” ujarnya.

Menurutnya, pola tersebut diperlukan agar hasil kunjungan homecare dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dengan demikian, pelayanan tidak berhenti setelah pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Koordinasi lintas OPD juga menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi pelaksanaan homecare. Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan turut dibahas, mulai dari data kependudukan yang belum valid hingga kebutuhan alat medis dan obat-obatan.

DinkesPPKB bersama OPD terkait selanjutnya akan terus berkoordinasi untuk memperkuat pelaksanaan program, baik dari sisi sumber daya kesehatan, peralatan, maupun mekanisme tindak lanjut pasien.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, homecare diharapkan dapat menjadi layanan yang terintegrasi. Setiap kunjungan tidak hanya menghasilkan catatan kondisi kesehatan pasien, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk menghubungkan masyarakat dengan dukungan pemerintah lainnya sesuai kebutuhan.