Jembatani Bromo dan Ijen, Perda Pariwisata Jember Dorong Inovasi Daerah dan Tumbuhnya UMKM

JEMBER, 29 JUNI 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Jember Tahun 2026–2041. Pengesahan blueprint pariwisata untuk 15 tahun ke depan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Sabtu, 27 Juni 2026, sebagai tonggak awal kebangkitan sektor pariwisata daerah yang lebih terintegrasi.

Langkah taktis legislatif dan eksekutif ini diambil sebagai respons cepat untuk mengejar ketertinggalan sektor pariwisata Jember dari wilayah tetangga. Saat ini, Kabupaten Jember menjadi satu-satunya daerah di kawasan Tapal Kuda dan sekitarnya yang belum masuk dalam program prioritas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), berbeda dengan Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, hingga Malang.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, secara terbuka mengakui kondisi tersebut di hadapan sidang paripurna. Menurut pria yang akrab disapa Gus Fawait ini, belum masuknya Jember ke dalam prioritas nasional merupakan implikasi dari kurangnya keselarasan dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif pada periode-periode pemerintahan sebelumnya.

"Ketidakkompakan antara eksekutif dengan legislatif pada masa lalu menimbulkan konsekuensi yang cukup berat bagi daerah. Salah satunya, banyak program prioritas pusat yang tidak masuk ke Jember, mulai dari proyek jalan tol, stagnasi pengembangan bandara, hingga sektor pariwisata kita yang belum masuk skala prioritas nasional," ujar Gus Fawait usai menghadiri rapat paripurna.

Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Gus Fawait menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat dengan melakukan pertemuan koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pariwisata. Langkah diplomasi ini dilakukan guna memperjuangkan posisi Jember agar segera diakomodasi ke dalam program prioritas RIPPARNAS.

Optimisme senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto. Ia menilai potret kondisi saat ini justru harus dijadikan peluang strategis. Dengan letak geografis Jember yang berada di antara dua destinasi internasional, Jember berpotensi besar menjadi pusat transit pariwisata regional melalui inovasi dan kreativitas pengemasan program.

"Posisi Jember sebetulnya sangat strategis jika kita mampu mengoneksikan kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) dengan Lingkar Ijen. Wisatawan yang berkunjung ke BTS dan hendak melanjutkan perjalanan ke Lingkar Ijen, atau sebaliknya, harus diarahkan untuk tinggal dan menginap di Jember. Perda Ripparkab yang baru disahkan ini harus menjadi instrumen untuk mewujudkan ekosistem transit tersebut," papar Widarto.

Pengesahan Perda ini juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai fraksi di DPRD dengan memberikan catatan konstruktif guna memastikan dampak positifnya langsung dirasakan masyarakat. Fraksi PKB menekankan pentingnya pengembangan destinasi yang berbasis pada identitas dan kearifan lokal, seperti kebudayaan Pandalungan, wisata religi, serta potensi berbasis tradisi pesantren.

Sementara itu, Fraksi Golkar Amanah mengingatkan agar pembangunan pariwisata mengedepankan aspek inklusif, tidak meminggirkan warga lokal, serta wajib menjadi stimulan bagi pertumbuhan UMKM dan industri kreatif. Di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan catatan agar seluruh pengembangan destinasi selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta menerapkan prinsip persetujuan sukarela tanpa paksaan dari masyarakat adat yang terdampak.

Sebagai informasi, Perda Ripparkab 2026–2041 ini memuat rencana pengembangan yang komprehensif, mencakup 11 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). Strategi pembangunan ini memetakan seluruh potensi unggulan Jember, mulai dari eksotisme pantai selatan, keindahan pegunungan di wilayah utara, hingga wisata budaya kontemporer berskala internasional seperti Jember Fashion Carnaval (JFC). (gil)