Layanan Publik Dituntut Cepat dan Tepat Sasaran, Dinsos PPPA Jember Gelar Forum Konsultasi Publik

JEMBER, 3 Agustus 2026 – Kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran menjadi sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Monitoring Evaluasi dan Peninjauan Standar Pelayanan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember. Forum ini mencakup lima komponen penilaian, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, hingga pengelolaan konsultasi dan pengaduan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinsos PPPA, Jalan Kalimantan, pada Senin (3/8/2026) ini dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember, Muhammad Fadilah dan Mohammad Firdaus, Sekretaris Dinsos PPPA Sri Rahayu Wilujeng, SE., M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jember Santoso, serta perwakilan masing-masing bidang di lingkungan Dinsos PPPA.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinsos PPPA Sri Rahayu Wilujeng menegaskan bahwa pelayanan publik harus disampaikan secara cepat dan tepat sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. "Pelayanan publik harus cepat dan tepat. Ada SOP untuk itu, sehingga harus ada peninjauan kembali dari aturan yang sudah ada, mengingat per Januari DP3AKB bergabung dengan Dinsos hingga harus ada perbaikan kembali," ujar Sri Rahayu Wilujeng.

Ia menambahkan, SOP yang baru harus disesuaikan dengan kondisi kantor Dinsos PPPA yang saat ini masih memiliki keterbatasan dalam melayani kelompok penyandang disabilitas. Kondisi ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius agar layanan yang diberikan benar-benar ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. "Mengingat kantor Dinsos yang baru saat ini masih ada keterbatasan pada pelayanan bagi kaum disabilitas, apa perlu dilakukan perbaikan juga," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Bagian Organisasi Setkab Jember, Muhammad Fadilah, menyoroti aspek sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang memadai. Ia menyarankan agar perbaikan difokuskan pada alur layanan dan penempatan data sarana prasarana sesuai lokasi layanan itu berada, mengingat mayoritas layanan Dinsos PPPA saat ini masih dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP). "Perbaikan fokus di alur layanan. Terkait sarpras yang kurang, bisa dipakai di mana layanan tersebut berada, karena layanan masih banyak di MPP maka data sarpras ya di MPP tersebut. Harus ada pengawasan internal," ucapnya.

Dari sisi lain, Kepala Kantor Kemenag Jember, Santoso, memberikan masukan terkait layanan dispensasi kawin (diska) yang selama ini menjadi salah satu titik krusial dalam penanganan pernikahan dini. Ia menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berani mengambil keputusan terkait pernikahan dini sebelum ada Surat Keputusan (SK) resmi dari Dinsos PPPA. "Untuk layanan pernikahan dini, pihak KUA tidak berani mengambil keputusan sebelum ada surat keputusan dari Dinsos terkait layanan dispensasi kawin. Hindari juga pihak modin dalam kepengurusan diska," ujar Santoso.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos PPPA, Sugeng Riyadi, menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut dengan pihak Kemenag terkait perbedaan pemahaman mengenai batas usia minimal untuk syarat pernikahan. Perbedaan persepsi ini, menurutnya, perlu diselaraskan agar penanganan dispensasi kawin di lapangan tidak menimbulkan kebingungan antarinstansi. (rou)