Lurah Patrang Ikuti Sosialisasi Akuntabilitas Dana Desa oleh BPK RI

JEMBER, 12 OKTOBER 2026 - Lurah Patrang, Hariyono, mengikuti sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Ballroom Hotel Aston Jember, Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terkait tata kelola dan pertanggungjawaban anggaran.

Sosialisasi tersebut dihadiri Bupati Jember Dr. Muhammad Wafait bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Di antaranya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Hadir pula Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan (Diskopumdag), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes), serta seluruh camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Jember.

Kegiatan ini membahas pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap penggunaan anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan.

Lurah Patrang, Hariyono, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi aparatur pemerintahan untuk memahami aturan dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran secara lebih baik.

"Prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat anggaran diharapkan dapat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan anggaran diperlukan agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui sosialisasi ini, sinergi antara pemerintah daerah dan aparatur di tingkat kecamatan, kelurahan, serta desa diharapkan semakin kuat. Tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan khusus Pemerintah Jember. (rus)