Mediasi Memanas ! Warga Pecoro Keluhkan Bising Dan Debu Pengergajian Kayu, Forkompimcam Turun Tangan : Usaha Tak Boleh Korbankan Lingkungan

JEMBER, 12 NOVEMBER 2026 – Persoalan aktivitas usaha penggergajian kayu di tengah kawasan permukiman warga akhirnya mendapat perhatian serius dari unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Rambipuji. Pemerintah Desa Pecoro memfasilitasi mediasi antara warga yang terdampak dengan pemilik usaha penggergajian kayu, Maya Etallery, Kamis (12/11/2026), bertempat di Kantor Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Mediasi tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan yang selama ini dirasakan akibat aktivitas penggergajian kayu yang berlokasi di Jalan Jayanegara RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Pecoro.

Persoalan ini bukan sekadar perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pelaku usaha. Lebih jauh, warga menilai aktivitas penggergajian kayu yang berada di lingkungan padat permukiman telah mengganggu kenyamanan, kesehatan, hingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan bangunan rumah di sekitarnya.

Hadir dalam mediasi tersebut Camat Rambipuji Prima Kusuma Dewi, Kapolsek Rambipuji Iptu Kukun Waluwi Hasanudin, perwakilan Danramil Rambipuji Kusnadi, serta Kepala Desa Pecoro Mustofa Shobir. Sementara itu, warga terdampak di antaranya Suhartadi, Lilik Amperawati, Jazuli, Agus, Baksup, Kipli, Sutikno, Hisana, Yeni, dan Tetik.

SUDAH BERLANGSUNG LEBIH DARI DUA TAHUN, WARGA MERASA TERGANGGU

Dalam forum mediasi, Suhartadi selaku koordinator masyarakat menyampaikan bahwa keluhan warga terhadap aktivitas penggergajian kayu tersebut telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Menurutnya, suara mesin gergaji yang beroperasi setiap hari menimbulkan kebisingan yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas dan ketenangan masyarakat. Selain itu, debu serbuk kayu yang dihasilkan dari proses pemotongan juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan warga.

Tidak hanya kebisingan dan debu, aktivitas bongkar muat kayu gelondongan juga disebut menimbulkan getaran yang membuat warga khawatir terhadap kondisi bangunan rumah di sekitar lokasi usaha.

Warga turut menyoroti penumpukan limbah kayu di sekitar tempat usaha yang dinilai telah menutupi dan merusak banner milik usaha travel.

Suhartadi menegaskan bahwa masyarakat tidak bermaksud menghambat kegiatan ekonomi maupun mencari persoalan dengan pelaku usaha. Namun, menurut warga, keberadaan usaha di tengah lingkungan permukiman harus tetap memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat.

Dalam penyampaian pengaduannya, warga juga mengemukakan sejumlah dasar hukum sebagai landasan aspirasi mereka.

Di antaranya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjaga lingkungan.

Warga juga merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2021, ketentuan baku tingkat kebisingan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

TIGA TUNTUTAN WARGA: SIDAK, UJI LINGKUNGAN, HINGGA RELOKASI

Dalam mediasi tersebut, warga menyampaikan tiga tuntutan utama yang diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.

Pertama, meminta dilakukan inspeksi mendadak (sidak) serta pengecekan terhadap perizinan dan persyaratan lingkungan usaha penggergajian kayu tersebut.

Kedua, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengukuran tingkat kebisingan serta pemeriksaan pencemaran debu serbuk kayu untuk mengetahui dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan permukiman.

Ketiga, warga meminta agar pemilik usaha segera merelokasi aktivitas penggergajian kayu ke kawasan atau zona yang sesuai dengan peruntukan industri, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Aspirasi tersebut menjadi pokok pembahasan dalam mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak dengan disaksikan langsung unsur Muspika.

CAMAT PRIMA: JANGAN KEDEPANKAN EGO, CARI SOLUSI TERBAIK

Camat Rambipuji Prima Kusuma Dewi dalam arahannya menekankan pentingnya kesadaran bersama, baik dari pihak masyarakat maupun pengusaha. Menurutnya, pertemuan tersebut harus menjadi sarana mencari jalan keluar, bukan justru memperbesar persoalan.

"Kedua belah pihak harus sama-sama sadar dan tidak mengedepankan ego masing-masing. Kita berkumpul di sini untuk mencari solusi terbaik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," pesan Prima Kusuma Dewi.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, saling menghormati, serta memahami kepentingan masing-masing. Persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut diharapkan bisa diselesaikan melalui kesepakatan yang dapat dilaksanakan bersama.

KAPOLSEK INGATKAN JANGAN TERPROVOKASI, KONDUSIVITAS HARUS DIJAGA

Sementara itu, Kapolsek Rambipuji Iptu Kukun Waluwi Hasanudin mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia meminta masyarakat maupun pengusaha tidak mudah terpengaruh oleh provokasi atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memperkeruh suasana.

Kapolsek juga menekankan bahwa setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pesan tersebut menjadi penting agar persoalan yang berawal dari keluhan lingkungan tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

KUSNADI: EKONOMI BOLEH BERPUTAR, LINGKUNGAN JANGAN DIKORBANKAN

Senada dengan Camat dan Kapolsek, Kusnadi selaku perwakilan Danramil Rambipuji mengajak kedua belah pihak untuk berpikir jernih dan mengendalikan emosi dalam menyikapi persoalan tersebut.

Menurutnya, keberadaan sebuah usaha tentu memiliki nilai ekonomi karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Namun, aktivitas ekonomi tidak seharusnya mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar.

Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepentingan usaha dan hak warga untuk menikmati lingkungan tempat tinggal yang nyaman.

PENGUSAHA SAMPAIKAN KEBERATAN, SEWA TEMPAT MASIH TERSISA DUA TAHUN

Dalam kesempatan yang sama, Maya Etallery selaku pemilik usaha penggergajian kayu turut menyampaikan pandangannya terkait persoalan yang dipermasalahkan warga.

Maya mempertanyakan mengapa aktivitas usahanya yang telah berjalan sekitar tiga tahun baru sekarang dipersoalkan oleh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa lokasi usaha tersebut disewa selama lima tahun dengan biaya sewa Rp15 juta per tahun. Saat ini masa sewa telah memasuki tahun ketiga, sehingga menurut perhitungannya masih tersisa dua tahun masa sewa.

Maya juga menyampaikan keberatan apabila usaha harus segera ditutup atau dipindahkan tanpa adanya penyelesaian mengenai konsekuensi biaya yang telah dikeluarkan.

"Kalau warga meminta usaha saya ditutup, harus ada penggantian sewa dua tahun dan biaya angkut barang-barang usaha," demikian pokok keberatan yang disampaikan Maya dalam forum mediasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini juga menyangkut kepentingan ekonomi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan pihak pengusaha. Karena itu, penyelesaian melalui kesepakatan bersama dinilai menjadi langkah penting agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan.

HASIL MEDIASI: TIGA KESEPAKATAN MENJADI TITIK TEMU

Setelah masing-masing pihak menyampaikan pendapat, keluhan, dan kepentingannya, mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama antara warga dan pemilik usaha.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh unsur Muspika Rambipuji serta Pemerintah Desa Pecoro.

Adapun tiga poin kesepakatan yang dihasilkan adalah:

1. Aktivitas penggergajian kayu tidak lagi dilakukan di lokasi Jalan Jayanegara* sebagaimana menjadi pokok keberatan warga terhadap keberadaan usaha di tengah lingkungan permukiman.

2. Limbah kayu ditiadakan dan dibersihkan dari lokasi usaha**, sehingga tidak lagi terjadi penumpukan limbah yang berpotensi mengganggu lingkungan maupun kepentingan masyarakat sekitar.

3. Peralatan pemotong kayu ditata ulang**, sebagai bagian dari upaya penataan lokasi usaha berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal penyelesaian persoalan yang selama ini menimbulkan keresahan di lingkungan warga Dusun Krajan, Desa Pecoro.

MEDIASI BUKAN AKHIR, PELAKSANAAN KESEPAKATAN MENJADI KUNCI

Tercapainya kesepakatan dalam forum mediasi tentu menjadi perkembangan positif. Namun, hal yang paling penting setelah pertemuan tersebut adalah komitmen seluruh pihak untuk menjalankan setiap poin yang telah disepakati.

Warga berharap kesepakatan tersebut benar-benar memberikan perubahan nyata, terutama terkait gangguan kebisingan, debu serbuk kayu, aktivitas bongkar muat, serta penanganan limbah di lingkungan permukiman.

Di sisi lain, pengusaha juga diharapkan mendapatkan kejelasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan hak masyarakat sekitar.

Pemerintah Kecamatan, Polsek, Koramil, serta Pemerintah Desa Pecoro diharapkan dapat terus mengawal hasil kesepakatan tersebut agar tidak berhenti sebatas dokumen berita acara.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa menjalankan usaha bukan hanya tentang keuntungan dan perputaran ekonomi. Ada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan, terlebih ketika kegiatan usaha berada berdekatan dengan rumah-rumah penduduk.

Sebab, pembangunan ekonomi yang baik bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak berkembang sementara pihak lain harus menanggung dampaknya.

Usaha boleh berjalan, ekonomi boleh tumbuh, tetapi hak masyarakat untuk hidup aman, nyaman, dan sehat tidak boleh dikorbankan.(sai)