Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Pemcam Mumbulsari Dorong Optimalisasi APBDes Tamansari

JEMBER, 15 JULI 2026 – Pemerintah Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tamansari Tahap I Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Tamansari pada Selasa, 14 Juli 2026 tersebut menjadi wujud pembinaan berkelanjutan demi memastikan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Monev ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mumbulsari. Mulai dari Camat, Kapolsek, Danramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pendamping desa. Kehadiran seluruh elemen ini mempertegas komitmen bersama dalam mengawal pembangunan di tingkat desa agar berjalan tertib dan aman.

Dalam pelaksanaannya, tim monitoring memeriksa administrasi keuangan, realisasi program fisik dan nonfisik, dokumen pertanggungjawaban, hingga kesesuaian serapan anggaran dengan perencanaan APBDes 2026. Tak sekadar memeriksa, tim kecamatan juga memberikan pembinaan langsung agar aparatur desa mampu meminimalkan risiko administrasi.

Camat Mumbulsari, RB. Abdul Kadir, S.IP., M.M., menegaskan bahwa agenda rutin ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus ruang diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Monitoring dan evaluasi ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sarana pembinaan. Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran semakin baik, transparan, dan sesuai regulasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Tamansari," ujar Abdul Kadir.

Senada dengan hal tersebut, Kapolsek dan Danramil Mumbulsari menyatakan dukungan penuhnya. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, aman, dan bersih dari penyimpangan.

Melalui komitmen keterbukaan ini, Pemerintah Desa Tamansari diharapkan dapat terus mengoptimalkan penyerapan APBDes Tahap I secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan warga setempat.

Langkah preventif ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat. (btl)