Pemkab Jember dan DPRD Perkuat Keterbukaan dalam Pembahasan Anggaran Daerah

JEMBER, 18 AGUSTUS 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terus memperkuat keterbukaan dalam proses pembahasan anggaran daerah. Hal tersebut tercermin melalui rapat kerja bersama 31 kecamatan se-Kabupaten Jember di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan Nomor 86, Jember, Selasa 18 Agustus 2026, yang membahas pendalaman KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 serta perubahan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara legislatif dan unsur pemerintahan kewilayahan untuk membahas program dan kegiatan secara lebih komprehensif. Pemerintah Kabupaten Jember melalui jajaran kecamatan turut mengikuti proses tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan anggaran dapat dipahami dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Camat Sumberjambe, Djoni Nurtjahjono, S.H., M.Si. diwakili Sekretaris Kecamatan Sumberjambe Lily Rismawati, S.Sos. Kehadiran tersebut menunjukkan keterlibatan kecamatan dalam proses komunikasi dan pendalaman kebijakan anggaran yang dilakukan bersama DPRD Kabupaten Jember.

Pembahasan anggaran tidak hanya menjadi proses administratif antara pemerintah daerah dan DPRD. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui forum bersama tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Jember memperoleh kesempatan untuk melakukan pendalaman serta penyelarasan terhadap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan unsur kecamatan memberikan perspektif kewilayahan, mengingat kecamatan menjadi salah satu ujung pelayanan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Keterbukaan dalam pembahasan anggaran juga penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dengan adanya komunikasi antara DPRD, OPD dan kecamatan, program pembangunan dapat dibahas berdasarkan prioritas serta kondisi riil di lapangan.

Sekcam Sumberjambe, Lily Rismawati, S.Sos. menilai keterlibatan kecamatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari koordinasi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Menurut kami, forum seperti ini sangat penting karena kecamatan bisa mengetahui secara langsung arah pembahasan program dan anggaran. Kami juga bisa memahami bagaimana kebijakan daerah nantinya diterjemahkan sampai ke tingkat wilayah,” ujar Lily.

Ia menambahkan, keterbukaan dalam pembahasan anggaran akan memudahkan jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan.

“Kalau koordinasinya terbuka dan komunikasinya berjalan baik, tentu pelaksanaan program di lapangan juga lebih mudah. Kami di kecamatan siap mendukung dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan,” katanya.

Keterbukaan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Anggaran daerah pada akhirnya merupakan instrumen untuk membiayai pelayanan publik serta berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembahasan KUA-PPAS dan perubahan anggaran menjadi momentum untuk memastikan setiap rencana program memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran masing-masing dalam proses tersebut, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Keterlibatan 31 kecamatan juga memperlihatkan bahwa pembahasan kebijakan anggaran tidak berhenti pada ruang rapat antara pemerintah daerah dan DPRD. Informasi serta arah kebijakan perlu dipahami hingga tingkat kewilayahan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember dalam pembahasan anggaran diharapkan dapat terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka, pendalaman program yang komprehensif, serta keterlibatan unsur kewilayahan, kebijakan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. (wd)