Penerima Manfaat menyatakan Puas atas Layanan Dinsos PPPA di MPP Jember

JEMBER, 21 September 2026 – Sebanyak 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendatangi tenant layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jember, Jalan Gajah Mada, Senin (21/9/2026), memberikan penilaian bagus atau puas terhadap kualitas layanan yang diterima.

Bertepatan dengan kunjungan Ombudsman yang hari itu melakukan interviu dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP).

‎

‎Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman mewawancarai 15 Penerima Manfaat (PM) yang tengah mengajukan berbagai layanan di loket Dinsos PPPA. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk menggali pengalaman warga secara langsung, di antaranya apakah mereka terlayani dengan baik, apakah alur pengurusan layanan menyulitkan, dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan, apakah ada indikasi mempersulit dari petugas, apakah warga dimintai pembayaran dalam proses pengurusan, serta bagaimana penilaian warga terhadap kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di MPP Jember.

‎

‎Dua di antara 15 KPM yang diwawancarai adalah Kuliama, warga Kecamatan Patrang, dan Hardianto, warga Desa Jumerto. Keduanya memberikan keterangan lengkap atas seluruh pertanyaan yang diajukan tim Ombudsman, mulai dari proses pengajuan layanan hingga penilaian terhadap sikap petugas dan fasilitas yang tersedia.

‎

‎Berdasarkan hasil interviu terhadap 15 KPM tersebut, hampir seluruhnya menyatakan pelayanannya bagus dan merasa puas dengan layanan yang diberikan Petugas Dinsos PPPA di MPP Jember. Warga mengaku alur pengurusan layanan tidak menyulitkan, petugas tidak mempersulit proses pengajuan, dan tidak ada permintaan pembayaran dalam bentuk apa pun selama proses berlangsung. Fasilitas sarana dan prasarana di MPP Jember turut dinilai warga sudah memadai untuk mendukung kelancaran layanan.

‎

‎Hasil interviu ini menjadi salah satu indikator penting bagi Ombudsman dalam menilai kualitas pelayanan publik di sektor sosial, khususnya terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan dan pencegahan praktik maladministrasi maupun pungutan tidak resmi.

‎

‎Menanggapi interviu tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Jember, Muhammad Rizqi Fajri Maulana, S.IP., menyambut positif kegiatan yang dilakukan Ombudsman. Ia menegaskan bahwa nantinya hasil penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi instansinya ke depan.

‎

‎“Penilaian dari Ombudsman ini nantinya akan kami jadikan koreksi bagi kami, dan selanjutnya penilaian ini merupakan respons masyarakat terhadap kami selama ini,” ujarnya. (rou)