Rambipuji Gaspol Digitalisasi Perlinsos, Aktivasi IKD Dipercepat untuk Perkuat Data Penerima Bansos

JEMBER, 06 Oktober 2026 – Kecamatan Rambipuji terus mendorong percepatan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat validitas data masyarakat penerima bantuan sosial sekaligus mempersiapkan registrasi ulang penerima bansos tahun 2027.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Aktivasi IKD yang digelar di Pendopo Kecamatan Rambipuji, Selasa (6/10/2026).

Rapat dipimpin langsung Camat Rambipuji, Prima Kusuma Dewi, dengan menghadirkan Kasi Pelayanan Umum (Pelum) Kecamatan Rambipuji, Rika Sulistyowati, sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader Puskesmas, kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta staf Kecamatan Rambipuji.

Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa percepatan digitalisasi Perlinsos tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga para pendamping dan kader di lapangan.

IKD menjadi salah satu pintu penting untuk membangun data perlindungan sosial yang lebih tertib, akurat dan terintegrasi.

Melalui pembagian tugas yang jelas, seluruh unsur diharapkan bergerak bersama mendampingi masyarakat, khususnya warga yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menugaskan seluruh pendamping sosial yang menjadi agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran Perlinsos. Sasaran utamanya adalah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses registrasi ulang penerima bantuan sosial untuk tahun 2027, sehingga data penerima diharapkan semakin valid dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Tidak berhenti pada pendampingan, pemerintah juga menyiapkan pola layanan jemput bola agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi IKD maupun pendaftaran Perlinsos.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bersama Dinsos PPPA serta seluruh camat se-Kabupaten Jember akan melaksanakan layanan aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos secara serentak.

Layanan jemput bola tersebut dijadwalkan berlangsung di pendopo kecamatan maupun balai desa/kelurahan pada minggu kedua dan ketiga Oktober 2026.

Pola pelayanan ini diharapkan mampu mendekatkan layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, warga tidak harus menghadapi proses yang rumit atau jauh dari tempat tinggalnya.

Selain Dispendukcapil dan Dinsos PPPA, sejumlah OPD juga mendapatkan peran strategis dalam mendukung gerakan tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan komunikasi dan publikasi sekaligus dukungan teknis berupa penyediaan jaringan internet untuk menunjang kelancaran proses digitalisasi.

Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diarahkan untuk mengerahkan seluruh ASN agar melakukan aktivasi IKD, mendaftarkan diri sebagai agen Perlinsos, serta membantu masyarakat secara sukarela.

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengerahkan kader Posyandu. Para kader diharapkan ikut melakukan aktivasi IKD, mendaftarkan diri sebagai agen Perlinsos, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran.

Peran serupa juga diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan mengerahkan unsur RT/RW untuk membantu aktivasi IKD dan mendaftarkan diri sebagai agen Perlinsos.

Dengan banyaknya unsur yang dilibatkan, gerakan digitalisasi Perlinsos diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan administrasi, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama hingga tingkat paling bawah.

Camat se-Kabupaten Jember juga diminta melakukan koordinasi bersama pendamping sosial tingkat kecamatan untuk mempersiapkan layanan jemput bola aktivasi IKD.

Seluruh agen Perlinsos di tingkat kecamatan nantinya diarahkan untuk ikut bergerak membantu masyarakat yang akan melakukan pendaftaran.

Camat Rambipuji Prima Kusuma Dewi menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak agar program tersebut berjalan efektif.

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial sangat bergantung pada kemampuan seluruh unsur pelayanan untuk hadir di tengah masyarakat.

Pendamping sosial, kader, RT/RW, ASN, perangkat desa maupun petugas pelayanan diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif memberikan pendampingan dan membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi warga.

“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. Karena itu, semua unsur harus bergerak bersama agar percepatan aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos benar-benar sampai kepada masyarakat,” demikian semangat yang ditekankan dalam rakor tersebut.

Program ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa data kependudukan dan data sosial memiliki peran penting dalam menentukan ketepatan sasaran program pemerintah.

Semakin valid data yang dimiliki, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Kecamatan Rambipuji pun siap mengambil bagian dalam gerakan tersebut. Dengan dukungan pendamping PKH, kader Puskesmas, kader PSM, TKSK, perangkat desa, RT/RW dan seluruh unsur terkait, percepatan aktivasi IKD diharapkan mampu berjalan lebih masif.

Dari pendopo kecamatan hingga balai desa, dari ASN hingga kader di lapangan, semua bergerak. Sasarannya satu: digitalisasi Perlinsos yang lebih cepat, data yang lebih akurat, dan bantuan sosial yang semakin tepat sasaran.(sai)