Rapat Persiapan Monev BPKP, DPMD Jember Bersama Bumdes Perkuat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Usaha Desa

Jember, 5 Juni 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember menggelar Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jember, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapan BUMDes dalam menghadapi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh BPKP, sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan, administrasi, dan pengelolaan usaha desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Rapat dihadiri oleh pengurus BUMDes dari berbagai desa, pendamping desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, serta jajaran DPMD Kabupaten Jember. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Dwi Ari Andayani, SE (PSM), Dodik Kurniawan (Koordinator TAPM), dan Daris Surahmah, SE., MM.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi BPKP, mulai dari tata kelola kelembagaan BUMDes, administrasi keuangan, pelaporan kegiatan usaha, hingga kontribusi BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa.

Dalam pemaparannya, Dwi Ari Andayani, SE menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Monitoring dan evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi sarana pembinaan agar BUMDes semakin baik dalam menjalankan usaha dan pengelolaan administrasi. Karena itu, seluruh pengurus BUMDes perlu mempersiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Dodik Kurniawan selaku Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. “BUMDes saat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Oleh karena itu, tata kelola kelembagaan, administrasi, dan pelaporan harus menjadi perhatian utama agar keberadaan BUMDes semakin dipercaya oleh masyarakat maupun pemerintah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Daris Surahmah, SE., MM. memberikan materi mengenai pentingnya kesiapan administrasi dan pelaporan keuangan dalam menghadapi monitoring dan evaluasi.

“Dokumen administrasi dan laporan keuangan merupakan bukti nyata dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes. Oleh karena itu, pencatatan harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan profesional sebagai fondasi utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing di Kabupaten Jember.