Seluruh Fraksi DPRD Jember Bulat Setujui Lima Raperda, Masing-Masing Fraksi Sampaikan Catatan Kritis

JEMBER, 28 JUNI 2026. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember yang digelar pada Sabtu, 27 Juni 2026, menorehkan catatan bersejarah.

Sebanyak tujuh fraksi yang hadir, PKS, PDIP, PKB, Gerindra, Golkar Amanah, NasDem, dan PPP, secara bulat menyatakan persetujuan atas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus.

Kelima raperda yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tersebut adalah: Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember (RIPPARKAB) Tahun 2026-2041, Raperda Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Raperda Perlindungan Tenaga Kesehatan.

Meski seluruh fraksi sepakat menerima, masing-masing menyampaikan pandangan akhir yang sarat dengan catatan kritis dan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

Fraksi PKS: Dukung Penuh, Tekankan Implementasi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu fraksi yang menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap kelima raperda.

Juru Bicara Fraksi PKS, Mangku Budi Heri Wibowo, menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Jember.

"Intinya Fraksi PKS terhadap lima raperda sangat mendukung, dan yang urgent dari lima raperda ini adalah bagaimana nantinya dengan raperda ini bisa ditindak lanjuti melalui penyusunan peraturan pelaksana, penguatan kelembagaan, penyusunan anggaran yang memadai, serta pengawasan yang berkesinambungan," ujar Mangku dalam sidang paripurna.

Fraksi PDIP: Keberhasilan Perda Diukur dari Implementasi

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Wahyu Prayudi Nugroho, menyoroti bahwa proses pembentukan perda hanyalah langkah awal.

Fraksi berlambang banteng moncong putih ini menekankan agar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bertumpu pada kapitasi sektor kesehatan.

"Pertumbuhan pendapatan asli daerah jangan hanya ditopang dari kapitasi sektor kesehatan. Peningkatan PAD akan lebih membanggakan jika diperoleh dari sumber-sumber yang diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi," tegas Nuki panggilan akrab Wahyu Prayudi Nugroho dalam pandangannya.

Fraksi PDIP juga mengingatkan agar seluruh perda yang telah disetujui segera diwujudkan dalam langkah-langkah konkret, bukan sekadar produk hukum tertulis semata.

Fraksi PKB: Kritik Silpa dan Dorong Perlindungan Gumuk

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melalui juru bicara Anggun Tri Utami, menyoroti dua isu krusial, rendahnya realisasi belanja modal dan perlindungan kawasan gumuk sebagai bentang alam khas Jember.

"Fraksi PKB mengapresiasi keterbukaan pemerintah Kabupaten Jember dalam mengakui masih rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 68,93% serta adanya SILPA sebesar Rp648.000.000.000," ucap Anggun Tri Utami.

Fraksi PKB juga memberikan perhatian serius terhadap kerusakan gumuk yang berdampak pada sekolah-sekolah di wilayah Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari.

Fraksi Gerindra: Apresiasi Investasi Sampah 2 Triliun, Minta Perda Tak Sekadar Tulisan Kertas

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Ardi Pujo Prabowo menyambut baik kabar investasi pengelolaan sampah senilai Rp1,5 sampai 2 triliun yang difasilitasi pemerintah pusat.

"Kami berharap korporasi ini bukan hanya tulisan di atas kertas. Kami berharap dengan catatan-catatan yang ada, Fraksi Gerindra mendorong untuk bisa ditindaklanjuti. Kami berharap setelah ditetapkan, eksekusi di lapangan berjalan dengan konsekuen. Jember ini harus lebih maju, Jember ini harus lebih adil, Jember ini lebih sejahtera," kata Ardi.

Fraksi Gerindra juga meminta agar tindak lanjut rekomendasi BPK, khususnya terkait selisih kurang pembayaran PBB-P2 dan pengelolaan kas RSUD dr. Soebandi, segera diselesaikan secara tuntas.

Fraksi Golkar Amanah: SILPA Fantastis Cermin Lemahnya Perencanaan

Fraksi Golkar Amanah yang berjuru bicara Suciati menyoroti SILPA sebesar lebih dari Rp648 miliar dengan tajam.

"Tingginya SILPA menunjukkan lemahnya perencanaan dan lambatnya eksekusi program kerakyatan. Kami mendesak eksekutif untuk mengevaluasi struktur belanja daerah yang saat ini masih terlalu berat pada pembiayaan operasional pemerintahan," tegas Suciati dalam pandangan akhir Fraksi Golkar Amanah.

Fraksi ini pun menuntut ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan, termasuk penambangan gumuk yang disebut telah memicu bencana angin puting beliung di wilayah Jember.

Fraksi NasDem: Perda MDT Inisiatif NasDem, Dorong Ekonomi Sirkular

Fraksi NasDem melalui juru bicara Budi Wicaksono turut menyetujui kelima raperda dengan catatan rekomendasi yang komprehensif.

Fraksi ini secara khusus mengklaim Raperda Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai inisiatif mereka, lahir dari komitmen memperkuat pendidikan keagamaan.

NasDem juga menekankan pentingnya raperda lingkungan hidup sebagai payung hukum pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, menggantikan metode open dumping yang dinilai merusak.

Fraksi PPP: Gumuk Wajib Dilindungi, Insentif Nakes Harus Realistis

Fraksi PPP melalui juru bicara Susmiati menekankan perlindungan ketat terhadap kawasan gumuk dan pemenuhan hak insentif tenaga kesehatan.

"Eksploitasi gumuk yang tidak terkendali harus dihentikan demi menjaga lingkungan dan keselamatan anak cucu kita di masa depan," ujar Susmiati dalam pandangan akhir Fraksi PPP.

PPP juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Jember sebesar 5,47% dan mendukung kebijakan kenaikan batas pengecualian pajak bagi pelaku usaha mikro menjadi Rp6 juta per bulan sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pedagang kecil.

Dengan disetujuinya kelima raperda ini, DPRD Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah kini memasuki babak baru: memastikan setiap regulasi yang lahir dari gedung dewan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jember. (gil)