Sosialisasi RKPDesa 2027: Pemerintah Kecamatan Tegaskan Prioritas Anggaran untuk Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan UMKM

PANTI — Pemerintah Kecamatan menegaskan komitmennya untuk mengawal pengalokasian anggaran desa agar lebih berfokus pada sektor-sektor produktif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan secara tegas dalam forum Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2027 pada Selasa, 28 Juli 2026 yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sosialisasi perencanaan pembangunan tahunan tersebut, jajaran Pemerintah Kecamatan menggarisbawahi dua pilar utama yang wajib menjadi fokus prioritas dalam penyusunan APBDesa 2027, yakni penguatan ketahanan pangan desa dan percepatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat tapak.

Camat Panti Hendra Kusuma, S.Sos menegaskan bahwa pengalokasian dana desa tidak boleh lagi berfokus secara eksklusif pada pembangunan fisik semata, melainkan harus mulai bergeser pada program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan setiap desa mampu memetakan potensi lokal yang dimiliki serta merancang program konkret yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Menurut Hendra Ketahanan pangan dan pengembangan UMKM adalah dua sektor vital yang terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi desa. Oleh karena itu, pemerjntah kecamatan menegaskan agar seluruh pemerintah desa memberikan porsi anggaran yang memadai untuk kedua prioritas tersebut.

Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah desa diimbau untuk memprioritaskan program peningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, serta peternakan warga. Langkah-langkah konkret yang disarankan meliputi perbaikan sarana irigasi tersier, penyediaan bibit unggul, pelatihan teknologi pertanian ramah lingkungan, hingga pembentukan lumbung pangan desa guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tingkat lokal.

Sementara itu, untuk sektor pemberdayaan UMKM, pemerintah kecamatan menekankan pentingnya intervensi program dari hulu ke hilir. Desa diharapkan tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga memfasilitasi pelatihan keterampilan, pendampingan legalitas perizinan, hingga digitalisasi pemasaran produk-produk unggulan desa. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga terus didorong agar menjadi motor penggerak utama dalam menjangkau akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM lokal.

Para peserta sosialisasi yang terdiri dari para perangkat Desa dan anggota BPD menyambut baik penegasan arah kebijakan tersebut. Dialog interaktif yang berlangsung selama sesi sosialisasi melahirkan berbagai masukan positif serta komitmen bersama untuk menyelaraskan dokumen RKPDesa 2027 dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan dan daerah.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini sejak dini, seluruh pemerintah desa di wilayah kecamatan diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk menyerap aspirasi warga melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Tahapan perencanaan yang matang dan tepat sasaran ini diyakini akan melahirkan dokumen RKPDesa 2027 yang berkualitas, inklusif, serta mampu membawa lompatan kemajuan ekonomi bagi seluruh desa di wilayah kecamatan.(JHA)