Sunarsi Khoris Kawal Validasi Data Kemiskinan Jember, Tekankan Akurasi Lewat Pelibatan ASN

​JEMBER, 22 APRIL 2026 - Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, secara tegas memberikan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memverifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bagi Khoris, langkah ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan kunci agar pengentasan kemiskinan ekstrem di Jember tidak salah sasaran.

​Politisi PKB ini menilai, keterlibatan ASN dalam verifikasi faktual di lapangan akan menjamin kualitas data yang lebih objektif dan kredibel. Hal ini sangat krusial mengingat data tersebut menjadi acuan utama distribusi bantuan sosial.

​“Kami merespon langkah Pemkab Jember, yang ingin mendata secara komperhensif data kemiskinan ini. Sehingga data yang dihasilkan tepat sasaran dan valid,” ujar Sunarsi Khoris saat dikonfirmasi, Senin, 20 April 2026.

​Khoris menyoroti urgensi waktu dalam pendataan ini. Ia mendorong adanya kerja kolaboratif yang masif mengingat target penyelesaian data dipatok pada akhir April 2026.

Menurutnya, pengerahan ASN akan sangat efektif untuk mempercepat proses birokrasi di lapangan.

​“Memang harus melibatkan semua pihak, mulai dari ASN hingga pihak-pihak lainnya. Karena data ini harus bisa selesai akhir bulan April 2026 ini,” imbuhnya.

​Ia juga menambahkan bahwa efisiensi waktu adalah kunci.

“Jika seluruh stakeholder termasuk ASN turun langsung, bisa memangkas waktu dan pemenuhan data kemiskinan bisa secara maksimal terpenuhi serta valid,” paparnya.

​Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Sunarsi Khoris tidak ingin ada ego sektoral yang menghambat validitas data.

Ia berencana segera memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari level teknis hingga pimpinan birokrasi, guna memastikan tidak ada tumpang tindih informasi.

​“Kami akan panggil Dinsos, PKH, Pendamping Desa, BPS hingga Sekda, agar bisa sinkronisasi data dan hasilnya bisa maksimal tanpa ada perbedaan data,” tegas Khoris.

​Menutup keterangannya, Khoris mengklarifikasi bahwa pelibatan ASN dan stakeholder lainnya bertujuan untuk memperkuat kerja-kerja yang sudah dilakukan di tingkat RT dan RW, terutama dalam memetakan warga yang masuk dalam kategori Desil 1-4.

​“Karena data DTSEN kemarin belum tuntas, termasuk kita bukannya tidak percaya RT dan RW tetapi kita ingin memantu untuk memastikan agar data kemiskinan secara rill bisa terkumpul. Sebab, ada kategori jelas bagi penerima bantuan sosial yang sesuai dengan Desil 1-4. Karena mereka adalah masyarakat rentan yang pantas menerima bantuan sosial,” pungkasnya. (gil)