Tingkatkan Akuntabilitas APBDes, Pemerintah Kecamatan Puger Gelar Rakor Persiapan Monev

JEMBER, 02 JULI 2026 – Pemerintah Kecamatan Puger mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digelar di Pendopo Kecamatan Puger, Kamis 02 Juli 2026.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memastikan kesiapan 12 pemerintah desa di wilayah Kecamatan Puger sebelum tim evaluator turun ke lapangan pada bulan Juli ini. Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Puger, pendamping desa, serta perwakilan dari seluruh pemerintah desa setempat.

Dalam arahannya, Camat Puger, Beny Armindo Ginting, menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi antara pihak desa dan kecamatan. Ia mengimbau para kepala desa dan perangkatnya untuk tidak ragu menyampaikan setiap kendala yang dihadapi di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama secara cepat.

"Melalui koordinasi ini, kita ingin menyamakan persepsi dan mengoptimalkan kesiapan. Dengan begitu, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ujar Beny.

Selain fokus pada APBDes, sektor pemberdayaan ekonomi desa juga menjadi sorotan. Pendamping Desa Kecamatan Puger, Fathorozi, memaparkan evaluasi mengenai kondisi Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) di wilayah tersebut yang saat ini terbagi dalam kategori maju, berkembang, dan kritis.

Fathorozi mendorong penuh adanya dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah desa untuk membangkitkan kembali performa BUMDes. Menurutnya, BUMDes yang sehat secara otomatis akan mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga setempat.

Menutup rakor tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum (Kasi Pemtrantibum) Kecamatan Puger, Hastian Mukminin, S.E., mengingatkan bahwa agenda Monev akan dimulai minggu depan. Ia meminta seluruh desa segera merapikan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ).

"Kunci utama keberhasilan Monev ini adalah tertib administrasi, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta ketepatan waktu pelaporan. Kesiapan yang matang dari sekarang akan meminimalisasi temuan administratif dan meningkatkan kualitas tata kelola APBDes," tegas Hastian. (sar)