WFH ASN Mulai Jalan, Pemkab Jember Siapkan Skema Tanpa Ganggu Layanan

JEMBER, 06 APRIL 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember mulai mematangkan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini menyusul instruksi pemerintah pusat yang telah berlaku sejak awal April 2026.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait menegaskan, penerapan WFH tidak dilakukan secara serampangan. Pemkab Jember masih memetakan sektor-sektor mana saja yang dapat menerapkan skema tersebut tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kami sedang memetakan, jangan sampai WFH mengurangi kualitas pelayanan publik. Tapi kami punya pengalaman saat Covid-19 dan sekarang teknologinya sudah jauh lebih siap,” ungkap Gus Fawait, Senin, 06 April 2026.

Kebijakan WFH di Jember direncanakan mengikuti pola pemerintah pusat, yaitu berlaku setiap Jumat dengan sistem bergiliran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Rincian teknis, termasuk penentuan ASN yang WFH dan pengaturan kehadiran, masih disusun dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

“Mana yang WFH, mana yang tidak, termasuk pengaturan kehadiran, nanti akan disampaikan secara resmi,” ujarnya.

Langkah ini merupakan respons daerah terhadap kebijakan nasional yang menetapkan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN sebagai strategi efisiensi energi di tengah tekanan global terhadap harga minyak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya adaptif sekaligus mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital.

Selain WFH, pemerintah pusat juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong ASN beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Di tingkat daerah, Gus Fawait menyatakan langkah efisiensi sudah mulai dijalankan. Salah satunya dengan menginstruksikan pejabat OPD menggunakan satu kendaraan bersama saat menghadiri kegiatan dinas.

“Kami sudah mulai, OPD satu mobil. Selain hemat BBM, koordinasi juga lebih efektif karena bisa diskusi di perjalanan,” katanya.

Gus Fawait menilai kebijakan efisiensi energi tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang memengaruhi harga minyak dunia. Oleh karena itu, WFH menjadi langkah preventif yang masuk akal, selama tidak mengganggu kinerja birokrasi.

Pemkab Jember memilih tidak mendahului kebijakan pusat dan tetap berada dalam koridor nasional. “Pada prinsipnya kami mengikuti arahan pemerintah pusat. Yang penting, pelayanan ke masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.

Camat Sumbersari Deni Hadiatullah, S.IP, MM, menyatakan kesiapan penuh mendukung keputusan Gus Bupati Fawait. Menurutnya, penerapan WFH harus tetap menjaga komitmen pelayanan publik di tingkat kecamatan.

“Kami siap mendukung keputusan dari Gus Bupati Fawait. Skema WFH akan kami jalankan dengan baik agar tidak ada gangguan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Deni Hadiatullah.

Pemkab Jember optimistis, dengan pengalaman selama pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi saat ini, WFH dapat menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan. (dan)