DTPHP Jember Permudah Petani Dapatkan BBM Subsidi Melalui Sistem Barcode

JEMBER, 18 MARET 2026 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi sektor pertanian. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penerbitan rekomendasi BBM solar berbasis barcode. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan kemudahan akses sekaligus memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi lebih tepat sasaran.

Staf Bidang Sarana dan Prasarana DTPHP Jember, Sugeng, menjelaskan bahwa proses pengajuan rekomendasi ini telah dirancang secara terstruktur. Petani hanya perlu melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi surat keterangan dari desa, surat pengantar dari kelompok tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), foto alat mesin pertanian (alsintan), serta fotokopi KTP.

"Persyaratannya meliputi surat dari desa, surat dari kelompok tani dan PPL, foto traktor atau alsintan, serta fotokopi KTP," ujar Sugeng saat ditemui di kantornya pada Selasa, 17 Maret 2026.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, pengajuan akan diproses melalui alur birokrasi yang efisien. Tahapan dimulai dari verifikasi di Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi, hingga akhirnya kembali ke bidang terkait untuk penerbitan lembar rekomendasi ber-barcode.

"Setelah berkas diterima bidang Sarpras, dokumen dinaikkan ke Kepala Dinas. Setelah ada disposisi, berkas turun kembali ke bidang kami untuk pembuatan surat rekomendasi. Begitu ditandatangani petugas, barcode langsung diserahkan kepada petani," jelasnya lebih lanjut.

Penerapan sistem barcode ini membawa dampak signifikan bagi petani di Kabupaten Jember. Selain menciptakan tertib administrasi, sistem ini memberikan kepastian ketersediaan solar untuk operasional alsintan, terutama saat memasuki masa krusial seperti musim tanam dan panen.

Di sisi lain, sistem digital ini memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, langkah ini merupakan bagian dari komitmen membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dengan mekanisme yang sederhana namun terkontrol, sistem ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat berkelanjutan bagi efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas petani di Jember. (fan)