Jember Perkuat Pembangunan Inklusif, 38 Instansi Ikuti Bimtek Anggaran Responsif Gender

JEMBER, 18 JUNI 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat komitmen pembangunan inklusif dan responsif gender melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Gender Budget Statement (GBS), Data Terpilah, dan Pelaporan Responsif Gender Tahun 2026 yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Letkol Moch. Sroedji Bakorwil V Jember itu diikuti 38 perangkat daerah dan instansi lintas sektor sebagai bagian dari persiapan penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026, penghargaan nasional atas keberhasilan pengarusutamaan gender di daerah.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rumah sakit daerah, Satpol PP, kecamatan, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, hingga Tim Penggerak PKK. Masing-masing instansi menugaskan pejabat atau staf yang membidangi perencanaan program.

Sekretaris Dinsos PPPA Kabupaten Jember, Sri Rahayu Wilujeng, S.E., M.M., yang membuka kegiatan mewakili Kepala Dinas, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi bagian penting dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Menurutnya, program dan kebijakan pemerintah tidak cukup hanya memenuhi target administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penyusunan program responsif gender bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan memperoleh manfaat pembangunan secara setara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gender Budget Statement (GBS) menjadi salah satu instrumen utama dalam implementasi pengarusutamaan gender karena memuat informasi mengenai program dan kegiatan yang responsif terhadap isu ketimpangan gender beserta langkah penanganannya.

Selain itu, data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kondisi sosial ekonomi dinilai sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data terpilah akan membantu perangkat daerah menyusun program yang lebih akurat dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender Dinsos PPPA Kabupaten Jember, dr. Oktavia Wahyu Krisna Murti, M.M., menyampaikan bahwa bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG), GBS, data terpilah sektoral, hingga pelaporan responsif gender.

Peserta juga mendapatkan praktik langsung penyusunan matriks ARG, GBS, dan data terpilah sektoral yang dipandu fasilitator daerah pengarusutamaan gender Kabupaten Jember.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berharap seluruh perangkat daerah mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih adil, inklusif, dan memberi manfaat setara bagi seluruh masyarakat. (aiy)