Bakorwil V Jember Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla Hadapi Puncak Kemarau 2026

JEMBER, 20 AGUSTUS 2026 - Pemerintah dan pemangku kepentingan di wilayah koordinasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) V Jember memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Bakorwil V Jember yang digelar di Gedung Bakorwil V Jember, Rabu 19 Agustus 2026.

Rapat berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 13.30 WIB dan diikuti sejumlah instansi lintas sektor. Peserta terdiri atas Kepala Bidang Pemerintahan Bakorwil V Jember, BPBD Provinsi Jawa Timur, BMKG Banyuwangi, BPBD kabupaten/kota di wilayah Bakorwil V, serta perangkat daerah yang membidangi PUPR dan sumber daya air, sosial, dan pertanian.

Wilayah yang terlibat dalam koordinasi tersebut meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Probolinggo. Forum ini menjadi bagian dari langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Kepala Bakorwil V Jember dalam sambutan yang disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan, Dicky Suhartono, S.E., M.Sos., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Menurutnya, setiap langkah penanganan harus dilakukan secara terpadu, responsif, dan terarah agar potensi dampak bencana dapat ditekan sejak dini.

Dalam pemaparan BPBD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan Dino Andalananto, S.Kom., dijelaskan bahwa ancaman kekeringan menjadi salah satu perhatian utama pada 2026. Kondisi kemarau yang lebih kering berpotensi berdampak terhadap ratusan ribu kepala keluarga di Jawa Timur. Wilayah Tapal Kuda, termasuk kawasan koordinasi Bakorwil V Jember, menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena terdapat potensi ribuan kepala keluarga terdampak kekurangan air.

Penanganan kekeringan diarahkan terutama pada pemenuhan kebutuhan air bersih bagi desa-desa yang mengalami defisit sumber air cukup tinggi. Penguatan ketangguhan masyarakat juga dilakukan melalui sistem peringatan dini dan pertahanan berbasis masyarakat, antara lain pendataan kondisi secara berkala, pemetaan dusun rawan, serta penetapan titik distribusi air apabila kondisi darurat terjadi.

Selain kekeringan, ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius. Sejumlah kejadian kebakaran telah terjadi di beberapa wilayah, termasuk Probolinggo, Situbondo, Jember, dan Bondowoso. Karena itu, pengawasan di darat maupun udara perlu ditingkatkan, disertai langkah pemadaman secara proaktif, penyekatan area terbakar, hingga pemanfaatan teknologi water bombing apabila diperlukan.

Sementara itu, BMKG Banyuwangi melalui Teguh Dwi Susanto, S.Si., M.T., memaparkan kondisi iklim yang menunjukkan adanya risiko kekeringan dan peningkatan potensi karhutla. Kondisi atmosfer dan laut dinilai dapat mengurangi pasokan uap air serta pembentukan awan hujan. Jawa Timur juga mengalami kondisi curah hujan yang berada di bawah normal, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah, pertanian tadah hujan, sumber air masyarakat, dan kebutuhan irigasi.

Periode September hingga November 2026 juga perlu diwaspadai karena diprediksi masih memiliki kecenderungan kering dan berpotensi menyebabkan mundurnya awal musim hujan. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sumber daya air dan pencegahan karhutla menjadi dua prioritas penting dalam menghadapi puncak kemarau.

Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, Miftchul Munir, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau.

“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Informasi mengenai kondisi cuaca, ketersediaan air, serta wilayah yang berpotensi terdampak harus terus diperbarui sehingga pemerintah dapat menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Miftchul.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait. Pemantauan sumber air dan wilayah rawan kekeringan harus dilakukan secara berkala, sementara potensi karhutla perlu dicegah melalui pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

“Untuk menghadapi kondisi kemarau, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap penggunaan air dan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pencegahan jauh lebih efektif apabila dilakukan bersama-sama sejak sebelum kejadian,” tambahnya.

Rapat juga menekankan pentingnya langkah mitigasi jangka panjang melalui rehabilitasi hutan, pemulihan kawasan lindung, pengendalian alih fungsi lahan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sementara untuk sektor sumber daya air, antisipasi dapat dilakukan melalui pengelolaan air secara efisien, optimalisasi waduk dan embung, serta koordinasi terkait langkah-langkah penguatan ketersediaan air.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau sekaligus meminimalkan dampak kekeringan dan karhutla di wilayah Bakorwil V Jember. Pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana akan terus dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penentuan langkah penanganan di lapangan. (bob)