Rakor Komisi A DPRD Jember Bongkar Potensi Kerawanan Pilkades 2027, Regulasi hingga Money Politic Jadi Sorotan

JEMBER, 05 MEI 2026 - Komisi A DPRD Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 05 Mei 2026, di Ruang Komisi A DPRD Jember ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah lintas perangkat daerah dalam memastikan pesta demokrasi tingkat desa berjalan aman, tertib, dan berintegritas.

Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, serta dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Hukum, serta anggota DPRD lainnya. Dari unsur Bakesbangpol, hadir Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, M. Syamsu Rijal.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa tahapan Pilkades Serentak 2027 masih berada pada fase awal, yakni penyusunan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan regulasi ini masih menunggu sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat sebagai landasan hukum utama pelaksanaan Pilkades.

“Regulasi menjadi fondasi utama. Tanpa kepastian aturan, tahapan berikutnya tidak dapat berjalan optimal,” ujar Budi Wicaksono dalam arahannya.

Selain aspek regulasi, Rakor juga menyoroti kesiapan kelembagaan di tingkat desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi krusial, khususnya dalam pembentukan panitia Pilkades. Proses pembentukan panitia tersebut diharapkan mampu mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta inklusivitas dengan melibatkan unsur perempuan, tokoh masyarakat, hingga Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

Dari sisi ketertiban umum dan keamanan, Satpol PP menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan Pilkades. Penempatan personel di setiap desa direncanakan akan dilakukan sejak tahapan awal hingga hari pemungutan suara. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Sementara itu, hasil pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan adanya sejumlah wilayah yang memiliki potensi kerawanan konflik. Meski demikian, rincian spesifik terkait lokasi maupun jenis konflik yang berpotensi muncul tidak dipublikasikan secara terbuka. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Dalam Rakor tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian serius. Di antaranya adalah potensi praktik money politic yang dinilai masih menjadi ancaman dalam setiap kontestasi politik di tingkat lokal. Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait adanya kepentingan tertentu dalam proses pembentukan panitia Pilkades yang berpotensi mengganggu netralitas penyelenggaraan.

Dinamika sosial politik di tingkat desa juga menjadi variabel penting yang tidak dapat diabaikan. Konflik lama yang belum terselesaikan, rivalitas antar kelompok, hingga perubahan kondisi sosial masyarakat menjelang Pilkades disebut sebagai faktor yang dapat memicu gesekan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menegaskan pentingnya langkah antisipatif sejak dini. Upaya yang akan dilakukan meliputi pemetaan konflik secara komprehensif, penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan pengawasan di setiap tahapan Pilkades.

Peran Bakesbangpol dalam konteks ini menjadi strategis, khususnya dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial. Melalui pendekatan kewaspadaan nasional, diharapkan potensi konflik dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani secara tepat.

Rakor ini sekaligus menjadi penanda awal keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyiapkan Pilkades Serentak 2027. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan mampu bersinergi dan menjaga komitmen bersama untuk menghadirkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Dengan berbagai langkah persiapan yang telah mulai dirancang, Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Jember diharapkan tidak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga mampu memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa serta menjaga stabilitas sosial masyarakat secara berkelanjutan. (but)