BERANI II di Jember Jadi Bahan Evaluasi Nasional, Dinsos PPPA Sampaikan Tantangan hingga Rekomendasi Program

JEMBER, 7 JULI 2026– Pengalaman Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan Program Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI II) menjadi perhatian dalam forum evaluasi nasional yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember dipercaya menjadi narasumber untuk memaparkan capaian, tantangan, sekaligus rekomendasi pengembangan program pada pertemuan koordinasi dan berbagi pengalaman implementasi BERANI II, Senin, 6 Juli 2026.

Pertemuan tersebut digelar secara luring dan daring sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program BERANI II di Indonesia. Peserta yang hadir secara luring berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, mitra strategis, serta organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PUNOs) yang terdiri atas UNFPA, UN Women, UNICEF, dan Global Affairs Canada.

Sementara itu, narasumber yang bergabung secara daring berasal dari Dinsos PPPA Kabupaten Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Timur yang berbagi pengalaman pelaksanaan program di daerah masing-masing.

Dalam paparannya, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender Dinsos PPPA Kabupaten Jember, dr. Oktavia Wahyu Krisna Murti, M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan BERANI II di Kabupaten Jember memberikan banyak pembelajaran penting, terutama terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender.

Menurutnya, salah satu temuan utama adalah praktik perkawinan anak yang masih dipengaruhi kuat oleh norma sosial di masyarakat. Di sisi lain, perubahan pola pikir masyarakat yang mulai terbentuk belum sepenuhnya diikuti perubahan perilaku, sehingga masih diperlukan pendampingan yang berkelanjutan.

"Temuan lainnya adalah kapasitas fasilitator dalam penanganan kekerasan berbasis gender masih perlu diperkuat agar proses pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," ujar Okta.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan lain yang ditemui selama pelaksanaan program, di antaranya meningkatnya potensi perkawinan siri sebagai dampak dari pencegahan perkawinan anak, tingginya konsentrasi kasus di wilayah perkotaan yang padat penduduk, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain persoalan sosial, rendahnya literasi keuangan digital juga menjadi perhatian. Masih banyak perempuan yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, termasuk kepemilikan rekening bank, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinsos PPPA Kabupaten Jember mengusulkan sejumlah rekomendasi, mulai dari memperjelas pembagian peran antara pelaksana program dan organisasi perangkat daerah (OPD), memperkuat keberlanjutan pembiayaan melalui sinergi APBD dan DAK Nonfisik bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga mengintegrasikan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam setiap proses pendampingan masyarakat.

Di akhir paparannya, Okta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember mengapresiasi pendekatan BERANI II karena mampu mengintegrasikan isu kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam satu kerangka yang saling mendukung. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di daerah. (wln)