BPKAD Jember Hadiri Rapat Koordinasi Penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2026

JEMBER, 1 September 2026 — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember menghadiri Rapat Koordinasi Penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa (1/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Lobby Bupati Jember, Kantor Pemkab Jember Lantai 2, sebagai tindak lanjut surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 000.8.6.2/673/35.09.1.31/2026 tanggal 28 Agustus 2026.

Rapat koordinasi ini diikuti sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, di antaranya Inspektorat, Bapperida, BKPSDM, BPKAD, Diskominfo, Dinas Perpusip, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Kegiatan tersebut bertujuan melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 agar pelaksanaannya semakin terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kehadiran BPKAD dalam forum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan daerah. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan setiap rencana aksi dapat dilaksanakan secara konsisten dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Perencana Ahli Muda BPKAD Kabupaten Jember, Erni Sri Handayani, S.E., menyampaikan bahwa keterlibatan BPKAD dalam koordinasi tersebut penting untuk memastikan aspek pengelolaan keuangan berjalan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.

“BPKAD mendukung penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 melalui koordinasi dan penyelarasan program yang menjadi tugas perangkat daerah. Dengan perencanaan yang tepat dan sinergi antarperangkat daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta tata kelola pemerintahan,” ujar Erni.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. BPKAD Jember berkomitmen mendukung proses tersebut melalui tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.(tgs)