Dewan Pengupahan Jember Rampungkan Rekomendasi UMK untuk Diajukan ke Gubernur Jatim
- 21 November 2026
- Dibaca 109 Kali
Bagikan Via:
Dewan Pengupahan Jember Rampungkan Rekomendasi UMK untuk Diajukan ke Gubernur Jatim
JEMBER, 21 NOVEMBER 2026 – Dewan Pengupahan Kabupaten Jember menggelar rapat pembahasan rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember pada Jumat, 20 November 2026, di Aula Bawah Pemkab Jember. Rekomendasi tersebut akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur.
Rapat dihadiri unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, dan Dinas Tenaga Kerja. Pertemuan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ratno Cahyadi Sembodo.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi persiapan pada 18 November 2026. Kehadiran akademisi dan BPS Jember memperkaya pembahasan dari sisi kajian dan data statistik, sehingga rekomendasi yang disusun memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dewan Pengupahan sebagai forum tripartit memberi ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Penetapan UMK sendiri menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur, sehingga hasil rapat ini berupa rekomendasi, bukan keputusan akhir.
Ratno Cahyadi Sembodo menegaskan bahwa rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha secara seimbang.
"Rekomendasi UMK ini kami susun melalui dialog bersama pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan BPS, dengan berpedoman pada data dan ketentuan yang berlaku. Harapan kami, hasilnya adil bagi pekerja dan tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Jember," ujar Ratno Cahyadi Sembodo.
Dia menambahkan bahwa pengupahan yang adil dan iklim usaha yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang usaha baru.
"Ketika hubungan industrial harmonis, perusahaan berkembang dan lapangan kerja bertambah. Dari situ tumbuh pula peluang bagi pekerja yang ingin membangun usaha mandiri. Kami mengapresiasi seluruh unsur yang telah berkontribusi dalam pembahasan ini," tambahnya.
Setelah rapat ini, rekomendasi akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk diproses sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen menjaga hubungan industrial yang kondusif dan mengajak seluruh pihak menunggu penetapan resmi melalui jalur yang berlaku. (awh)