DTPHP Jember Gelar Bimtek Optimasi Lahan 2026, Perkuat Pemahaman Poktan demi Sukseskan Swasembada Pangan

JEMBER, 21 MEI 2026 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember melalui Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi calon pelaksana Program Optimasi Lahan (Oplah) Tahun 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman seluruh pihak yang terlibat agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditetapkan, Rabu, 20 Mei 2026.

Bimtek tersebut diikuti oleh 240 kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima program Oplah, serta para penyuluh pertanian pendamping kegiatan.

Kegiatan ini juga dihadiri dan dibimbing langsung oleh Kepala DTPHP Kabupaten Jember, Djamil, beserta jajaran terkait. Selain itu, kegiatan turut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadyn, yang memberikan pembinaan serta penguatan terkait aspek hukum dalam pelaksanaan program pemerintah.

Program Optimasi Lahan merupakan salah satu program strategis nasional dari Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kabupaten Jember kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian atas capaian pelaksanaan program Oplah pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Kabupaten Jember menerima program Oplah dengan luas areal mencapai 4.410 hektar yang melibatkan 107 kelompok tani. Capaian tersebut dinilai berhasil sehingga pada tahun 2026 alokasi program untuk Kabupaten Jember meningkat cukup signifikan.

Tahun ini, Kabupaten Jember menerima program Optimasi Lahan seluas 7.070 hektar yang akan dilaksanakan oleh 240 poktan dan gapoktan. Peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Kabupaten Jember dalam menjalankan program strategis sektor pertanian.

Dalam kegiatan bimtek, DTPHP Jember juga mensosialisasikan petunjuk teknis (juknis) serta standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2026. Penyusunan SOP dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai spesifikasi, dan didukung administrasi yang lengkap.

Kepala DTPHP Kabupaten Jember, Djamil, menegaskan bahwa kegiatan bimtek menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pelaksana program memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, keberhasilan program Oplah tidak hanya ditentukan dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kesiapan administrasi dan kesamaan pemahaman seluruh pihak yang terlibat.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi seluruh elemen yang terlibat dalam program Oplah. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga proses berita acara serah terima pekerjaan, semuanya harus dipahami bersama agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan administrasi yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kelompok tani penerima program diharapkan tidak hanya fokus pada pelaksanaan fisik kegiatan, tetapi juga memperhatikan aspek pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan. Hal tersebut penting agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami berharap setelah program selesai, kelompok tani tetap melakukan perawatan terhadap hasil kegiatan yang sudah dibangun sehingga umur ekonomis dan manfaatnya bisa bertahan lebih lama,” tambahnya.

Program Optimasi Lahan sendiri menyasar wilayah-wilayah dengan indeks pertanaman (IP) padi yang masih rendah, yakni kurang dari dua kali tanam dalam satu tahun. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan intensitas tanam sehingga produktivitas pertanian bisa meningkat secara signifikan.

Jika sebelumnya suatu wilayah hanya mampu melakukan tanam padi satu kali dalam setahun, maka setelah mendapatkan program Oplah diharapkan mampu meningkat menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun. Dengan demikian, produksi pangan khususnya padi di Kabupaten Jember diharapkan semakin meningkat dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadyn, juga memberikan pembinaan terkait pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menekankan bahwa seluruh pihak harus memahami prosedur dan administrasi kegiatan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pendampingan dari aparat penegak hukum bertujuan memberikan pemahaman mengenai potensi risiko hukum sehingga para pelaksana program dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan.

“Kami ingin seluruh pelaksana kegiatan memahami aturan yang berlaku agar program berjalan dengan baik dan terhindar dari praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum,” ungkapnya.

Selain Kejaksaan Negeri Jember, pada hari berikutnya kegiatan juga akan menghadirkan narasumber dari Polres Jember untuk memberikan penyuluhan hukum kepada peserta bimtek. Kehadiran aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan pelaksanaan program yang tertib administrasi, transparan, dan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap seluruh penerima program dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Keberhasilan program Oplah diharapkan tidak hanya meningkatkan indeks pertanaman dan produksi pangan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani di Kabupaten Jember sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. (ima)