Genjot Realisasi PAD Jember, Camat Rambipuji Instruksikan Kasun Jadi Ujung Tombak Distribusi SPPT

JEMBER, 09 APRIL 2026 – Upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digencarkan. Pemerintah Kecamatan Rambipuji menggelar inspeksi laporan dan evaluasi capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026, Kamis 09 April 2026, bertempat di Pendopo Kecamatan Rambipuji.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Solehan selaku perwakilan dari Dispenda Kabupaten Jember, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) yang juga bertindak sebagai Ketua Tim PBB Kecamatan Rambipuji, para Sekretaris Desa, Kepala Dusun (Kasun) sebagai pemungut pajak, serta bendahara desa dari seluruh wilayah Kecamatan Rambipuji.

Dalam arahannya, Camat Rambipuji, Roni Herman Baza, AP, menegaskan pentingnya percepatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan realisasi PBB sangat bergantung pada kinerja para pemungut pajak di tingkat dusun.

“Kepercayaan diri para Kasun harus ditingkatkan. SPPT wajib sudah diterima oleh warga. Kalau SPPT belum sampai, maka mustahil realisasi bisa maksimal,” tegasnya, Kamis 09 April 2026.

Menurutnya, disiplin dalam pendistribusian SPPT menjadi langkah awal yang krusial dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ia juga mengingatkan bahwa peran Kasun sebagai ujung tombak pemungutan pajak sangat menentukan capaian di lapangan.

Lebih lanjut, Camat Roni juga menyinggung arahan dari Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang menekankan bahwa peningkatan PAD harus tetap dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak.

“Sesuai arahan Gus Bupati, Kabupaten Jember harus mampu meningkatkan PAD, meskipun tarif pajak tidak naik. Artinya, kita harus bekerja lebih optimal, lebih kreatif, dan lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat desa untuk membangun sinergi yang kuat, mulai dari tingkat kecamatan hingga dusun, guna memastikan target PBB dapat tercapai sesuai harapan.

Sementara itu, Solehan dari Dispenda Kabupaten Jember memaparkan data terkini terkait capaian realisasi PBB di Kecamatan Rambipuji. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, progres pembayaran pajak masih tergolong rendah.

“Dari total 8 desa, capaian pembayaran PBB baru mencapai 1,81 persen, dengan nominal Rp 33.737.050 dari total baku sebesar Rp 1.862.429.926,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa jumlah SPPT yang harus diselesaikan di Kecamatan Rambipuji mencapai 34.126 lembar. Dengan angka tersebut, diperlukan kerja keras ekstra dari seluruh pihak agar realisasi dapat meningkat secara signifikan dalam waktu yang tersisa.

Adapun rincian realisasi PBB di masing-masing desa menunjukkan variasi capaian yang masih perlu ditingkatkan:

Desa Rambipuji mencatatkan capaian tertinggi dengan realisasi sebesar Rp 7.328.683 atau 2,82 persen dari baku Rp 259.469.316. Disusul Desa Nogosari dengan realisasi Rp 10.759.948 atau 2,29 persen dari baku Rp 469.224.862.

Sementara itu, Desa Rowotamtu membukukan realisasi sebesar Rp 3.035.152 atau 1,7 persen dari baku Rp 178.636.302. Desa Pecoro menyusul dengan capaian Rp 3.398.773 atau 1,64 persen dari baku Rp 206.620.773.

Desa Curahmalang mencatatkan realisasi Rp 1.392.930 atau 1,37 persen dari baku Rp 102.041.418. Sedangkan Desa Rambigundam mencapai Rp 2.697.334 atau 1,27 persen dari baku Rp 211.872.629.

Di sisi lain, Desa Gugut mencatatkan realisasi sebesar Rp 959.661 atau 1,26 persen dari baku Rp 75.970.879. Adapun capaian terendah berada di Desa Kaliwining dengan realisasi Rp 4.164.609 atau 1,16 persen dari baku Rp 358.593.747.

Melihat capaian tersebut, Solehan menegaskan pentingnya percepatan strategi penagihan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

“Masih ada waktu untuk mengejar target. Kuncinya ada pada distribusi SPPT yang tepat waktu, pendekatan persuasif kepada wajib pajak, serta monitoring yang konsisten,” imbuhnya.

Kegiatan evaluasi ini tidak hanya menjadi forum penyampaian data, tetapi juga ruang diskusi untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Beberapa peserta menyampaikan tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kendala administrasi, hingga faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan bayar warga.

Menanggapi hal tersebut, Camat Rambipuji meminta agar seluruh perangkat desa tidak hanya berfokus pada penagihan, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan. Jalan diperbaiki, fasilitas umum ditingkatkan, dan pelayanan publik diperkuat. Ini yang harus kita sampaikan kepada warga,” jelasnya.

Ia juga mendorong adanya inovasi dalam metode penagihan, seperti sistem jemput bola, pembayaran kolektif, hingga pemanfaatan teknologi untuk memudahkan transaksi pajak.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kecamatan Rambipuji optimistis target realisasi PBB Tahun 2026 dapat tercapai.

Kegiatan ini ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kita ingin Rambipuji menjadi contoh dalam peningkatan PAD di Kabupaten Jember,” pungkas Camat Roni. (sai)