Gus Fawait Apresiasi Kinerja ASN Usai Jember Ditetapkan Jadi Model Percontohan Nasional oleh BP Taskin

JAKARTA, 21 MEI 2026 - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar sosialisasi bertema "Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan" di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., ikut juga menghadiri dan memberikan paparan secara langsung di kegiatan ini.

Hadir pula beberapa kepala daerah termasuk , wakil kepala daerah, serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga, sekaligus diikuti secara daring oleh 38 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Salah satu sorotan utama acara adalah keberhasilan Kabupaten Jember yang kini ditetapkan sebagai model percontohan nasional. Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN Jember yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data desil satu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan yang mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk BP Taskin sendiri.

"Bagi kami ini hanyalah satu permulaan. Setelah menyelesaikan data desil satu, kami akan melanjutkan untuk desil dua dan menyelaraskannya dengan program-program lain, dengan target menurunkan angka kemiskinan di bawah 200.000 orang," ujar Gus Fawait dalam pemaparannya di hadapan para kepala daerah yang hadir langsung maupun daring.

Acara dibuka dengan penegasan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan koordinasi lintas sektor secara terpadu. Melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, pemerintah membentuk BP Taskin sebagai unit koordinatif yang memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan berjalan terarah, sinkron, dan berbasis data.

BP Taskin bertugas memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mendorong integrasi data, serta hadir langsung ke daerah guna memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Harapan besar agar sosialisasi Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (rou)