Nasib Gizi Siswa di Tengah Polemik MBG: Ada Sekolah yang Mulai Ragu, Ada Dapur yang Berhenti Total Saat Libur

JEMBER, 20 JUNI 2026. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kini tengah menghadapi ujian, begitu pula di Kabupaten Jember.

Selain kekhawatiran pihak sekolah akibat isu keracunan, berhentinya operasional dapur umum selama masa libur sekolah turut mengancam keberlangsungan pemenuhan gizi para siswa.

Beberapa sekolah pun pernah dikabarkan tidak mau melanjutkan program MBG di lingkungan mereka.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Suciati, turut menyoroti fenomena keraguan yang dialami oleh pihak sekolah tersebut.

Menurutnya, secara regulasi pihak sekolah memang diperbolehkan untuk menolak atau menghentikan pelaksanaan program MBG.

Meski demikian, Suciati menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh diputuskan secara sepihak jika berpotensi mengorbankan hak anak-anak.

"Jadi kalau itu terjadi di lapangan, terkait dengan penolakan dari sekolah, memang dari MBG sendiri menyampaikan boleh menolak, tidak masalah. Asalkan menurut saya, ya, asalkan semua murid memang menghendaki itu tidak ada. Lah, yang dikhawatirkan, yang menolak beberapa orang, tapi jadi korbannya yang lainnya. Itu yang dikhawatirkan," kata Suciati seusai aksi Forum Masyarakat Jember Maju, Sabtu, 20 Juni 2026.

Politisi tersebut memperingatkan adanya potensi konflik apabila wali murid dan pihak sekolah memiliki pandangan yang berseberangan.

Pihak sekolah tidak bisa serta-merta menghentikan program jika mayoritas wali murid masih mengharapkan kelanjutan distribusi makanan bagi anak-anak mereka.

Oleh karena itu, mediasi dan komunikasi dua arah menjadi langkah mutlak yang harus ditempuh oleh sekolah dan komite atau wali murid.

"Kalau wali murid menghendaki, tapi pihak sekolah enggak mau, itu tentunya perlu ketemu, mestinya itu. Perlu ketemu, diajak bicara. Sebenarnya seperti apa yang dikehendaki? Karena kan yang menerima manfaat ini kan murid-muridnya, sedangkan yang menolak adalah dari pihak sekolah. Nah, ini harus ketemu, ini perlu dibicarakan," ujar Suciati.

Di sisi lain, rantai pasok gizi siswa nyatanya benar-benar terputus ketika memasuki masa libur panjang akademik.

Ahmad Sudiyono, tokoh masyarakat sekaligus pemilik dapur SPPG di Jember, mengonfirmasi lumpuhnya aktivitas produksi makanan saat sekolah menetapkan masa libur.

Seluruh dapur mitra penyedia makanan di wilayahnya terpantau berhenti beroperasi dan sama sekali tidak melakukan kegiatan memasak.

Kondisi vakum ini dinilai bertolak belakang dengan visi awal yang pernah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait jaminan gizi berkelanjutan.

"Kembali kepada pernyataan Bapak Presiden, kalau enggak ingat, yang libur itu sekolah. Namun gizi bagi anak-anak bangsa ini enggak boleh libur," katanya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para siswa penerima manfaat dibiarkan tanpa asupan gizi pengganti selama tiga pekan masa liburan sekolah.

Distribusi logistik, baik dalam wujud makanan siap santap maupun bahan makanan kering, terhenti total tanpa adanya skema cadangan.

"Ketika 3 minggu anak-anak tidak dikirim, anak-anak tidak mendapatkan apa itu bentuk kering maupun bentuk siap saji atau bentuk siap santap, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami selaku owner-owner dapur di Jember khususnya," ujarnya.

Pihak pengelola dapur kini berharap pemerintah dan pelaksana program segera meninjau ulang regulasi distribusi tersebut agar target pemenuhan gizi anak tidak terhambat sekadar karena penyesuaian jadwal kalender sekolah. (gil)