Pastikan Tak Salah Sasaran, KKP Pelototi Kelayakan Calon Penerima Bantuan di Wringinagung

JEMBER, 17 Juli 2026 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tampaknya tidak ingin kecolongan dalam menyalurkan program bantuan tematiknya tahun ini. Guna memastikan program strategis negara tersebut jatuh ke tangan yang benar-benar berhak dan produktif, kemarin tim kementerian menerjunkan tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara ketat dan terperinci di Desa Wringinagung.

Langkah tegas yang diambil kemarin merupakan bagian dari komitmen keterbukaan informasi dan uji kelayakan nyata di lapangan. Proses verifikasi faktual ini digawangi langsung oleh Hafis dari tim pusat kementerian bersama dengan Rizky Dewantara, S.Pi., selaku perwakilan tim pengawas dari tingkat kabupaten. Kedua verifikator ini tidak hanya memeriksa berkas di atas meja, melainkan langsung mendatangi lokasi dan memeriksa satu per satu detail kondisi kelompok di lapangan.

Peninjauan ini mencakup keaktifan para anggota, legalitas hukum kelompok, hingga kesesuaian lokasi rencana program. Hal ini dilakukan demi mengantisipasi munculnya masalah klasik, seperti adanya bantuan yang mangkrak atau salah sasaran setelah anggaran negara dicairkan.

Di lapangan kemarin, proses verifikasi berlangsung cukup dinamis. Hafis dan Rizki mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait rencana pengelolaan bantuan dan rekam jejak aktivitas kelompok selama ini.

Langkah interogatif yang terukur ini sengaja diterapkan untuk melihat sejauh mana kemandirian kelompok tersebut tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah. Pengawasan seketat ini dinilai penting agar anggaran negara yang dikucurkan benar-benar membuahkan hasil riil, bukan menguap begitu saja tanpa bekas.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan Jombang, Nivia Hertiana, S.AB., yang turun langsung memantau jalannya monev kemarin memberikan apresiasi tinggi terhadap ketatnya proses verifikasi dari tim gabungan tersebut.

"Kami sangat mendukung pengawasan ketat yang dilakukan tim kementerian kemarin. Validasi faktual ini penting agar bantuan negara tepat sasaran dan tidak ada lagi cerita bantuan yang mangkrak. Dari sisi PMKS, kami ingin memastikan kelompok yang diverifikasi ini memang aktif, punya rekam jejak yang jelas, dan benar-benar diisi oleh warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan," jelasnya, Jumat 17 Juli 2026.

Kehadiran Hafis dan Rizki kemarin menegaskan bahwa verifikasi faktual di lapangan merupakan tahapan krusial yang tidak bisa ditawar atau dimanipulasi. KKP berkomitmen penuh bahwa bantuan tematik harus diberikan kepada kelompok yang memiliki aktivitas nyata dan rekam jejak yang jelas di sektor perikanan.

Pemerintah ingin memotong rantai praktik kelompok dadakan yang biasanya mendadak dibentuk hanya saat ada informasi mengenai kucuran bantuan dari pemerintah.

Melalui pengawasan ketat yang digelar kemarin, masyarakat Desa Wringinagung sendiri menaruh harapan besar agar proses seleksi ini menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya dan objektif.

Jika seleksi dilakukan secara bersih dan transparan, bantuan yang turun nantinya dipastikan akan menjadi stimulus nyata yang mendongkrak produktivitas nelayan dan pembudidaya lokal. Warga berharap program ini menjadi awal dari kemandirian ekonomi desa, dan bukan sekadar proyek formalitas yang menghabiskan anggaran tahunan. (nay)