Pemkab Jember Perkuat Pengendalian Inflasi dan Percepat Program Bedah Rumah Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama terkait sinkronisasi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), layanan pertanahan, integrasi data perpajakan dan pertanahan, serta sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang program Bedah Rumah. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026), dari Ruang TP3D Kantor Pemkab Jember.

Rakor tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staff Ahli, Dinas PRKPLH, BPKAD, Kodim 0824 Jember, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, DKPPP, KADIN Jember, Dinas PUPR, Perum BULOG, Dinas Sosial PPPA, Inspektorat, Dinas TPHP, Diskominfo, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perhubungan serta Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Dalam rakor disampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara Bapenda dan Kantor Pertanahan dalam rangka mempercepat pelayanan BPHTB dan pertanahan sekaligus mengintegrasikan data perpajakan dengan data pertanahan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian pelayanan kepada masyarakat serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Pada sektor pengendalian inflasi, kondisi inflasi nasional Juli 2026 dinilai relatif terkendali dengan inflasi tahunan sebesar 2,88 persen dan deflasi bulanan sebesar 0,14 persen. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap melakukan intervensi secara cepat dan tepat terhadap komoditas yang mengalami tekanan harga, khususnya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, beras dan daging sapi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta meningkatkan pemantauan harga, pasokan dan distribusi secara harian maupun mingguan. Intervensi juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk melalui kerja sama antardaerah untuk mempertemukan wilayah surplus dengan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

Dalam mendukung stabilisasi pangan, pemerintah daerah juga diarahkan mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memperkuat koordinasi dengan Perum BULOG. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diminta memastikan penyerapan gabah dan jagung berjalan optimal serta stok pangan dapat segera disalurkan ke wilayah yang membutuhkan.

Sementara itu, pemerintah menargetkan program Bedah Rumah sebanyak 400.000 unit pada 2026. Kepala daerah diminta proaktif mengusulkan calon penerima selama alokasi program masih tersedia. Pemerintah Kabupaten Jember perlu segera menginventarisasi calon penerima secara by name by address sesuai kriteria, disertai proses verifikasi dan validasi.

Untuk mempercepat sekaligus memastikan ketepatan sasaran, rakor merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Bedah Rumah yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima bantuan berdasarkan kondisi di lapangan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perangkat daerah juga diminta memperkuat mitigasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi sarana pengairan, pemantauan kondisi pertanaman serta pengendalian organisme pengganggu tanaman, terutama di sentra produksi komoditas strategis.

Rakor juga menekankan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah melalui percepatan realisasi belanja dan peningkatan pemanfaatan produk serta jasa lokal. Dukungan lintas sektor juga diperlukan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta program distribusi bantuan pangan agar ketersediaan, kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran bantuan kepada masyarakat dapat terjamin.

Melalui hasil rakor tersebut, Pemkab Jember diharapkan dapat segera menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi lintas sektor yang lebih efektif, sehingga pengendalian inflasi, pelayanan pertanahan, program Bedah Rumah dan penguatan ekonomi daerah dapat berjalan optimal.