Perluas Jangkauan Evaluasi, Bapperida Jember Turunkan Dua Tim Monev ke Sembilan Puskesmas

JEMBER, 13 AGUSTUS 2026 – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jember menemukan sejumlah persoalan pelaporan keuangan dan kinerja layanan kesehatan saat menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pengendalian dan Evaluasi (SIPD Dalev), Rabu 12 Agustus 2026.

Dalam monev yang menyasar sembilan puskesmas di Kabupaten Jember tersebut, Bapperida menerjunkan dua tim sekaligus untuk mengaudit ketertiban pelaporan, ketepatan waktu, hingga keakuratan basis data fasilitas kesehatan primer.

Dari hasil pemantauan lapangan, tim Bapperida mencatat beberapa poin krusial. Di antaranya, penginputan data SIPD Dalev yang belum lengkap, keterlambatan pengisian data tidak sesuai jadwal, hingga adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara realisasi anggaran, capaian kinerja program, serta dokumen perencanaan yang menjadi acuan evaluasi.

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPM) Bapperida Kabupaten Jember, Erwin Prasetyo, menegaskan bahwa integritas data merupakan prasyarat mutlak dalam mengukur efektivitas pembangunan daerah.

"Tujuan monev ini untuk memastikan pengendalian pembangunan berjalan baik dan berbasis data yang valid. Hasil pemantauan menunjukkan masih ada puskesmas yang penginputan data SIPD Dalev-nya belum lengkap dan melewati batas periode. Realisasi keuangan dan capaian kinerja juga belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan," tegas Erwin.

Erwin menekankan pentingnya sinergi mendalam di internal puskesmas agar temuan serupa tidak berulang pada periode mendatang.

"Ke depan, koordinasi antara pengelola program, pejabat teknis, dan operator SIPD Dalev harus ditingkatkan. Validitas data ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah," tambahnya.

Melalui pendampingan intensif ini, Bapperida Jember menargetkan peningkatan kualitas pelaporan di seluruh fasilitas kesehatan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola anggaran sektor kesehatan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat Jember. (tqr)