Rapat Koordinasi Bencana Jatim Ungkap Dampak Kekeringan: 35.808 KK di 26 Kabupaten/Kota Terdampak

JEMBER, 24 OKTOBER 2026 – Sebanyak 26 kabupaten/kota di Jawa Timur masih menghadapi dampak kekeringan hingga 22 Oktober 2026. Kondisi tersebut menyebabkan 35.808 kepala keluarga (KK) terdampak dan membutuhkan pasokan air bersih melalui distribusi bantuan.

Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Jawa Timur yang digelar di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat, 23 Oktober 2026.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, Zughrinada Wahyudi Hidayat, S.T., M.Si., mengatakan rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana di Jawa Timur, termasuk kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Data sampai 22 Oktober 2026 menunjukkan ada 26 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air bersih. Masyarakat terdampak mencapai 35.808 KK,” kata Zughrinada.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama berbagai unsur telah menyalurkan air bersih sebanyak 6.884 ritase. Total air yang telah didistribusikan mencapai 34.623.400 liter.

Penanganan kekeringan menjadi perhatian karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan November. Karena itu, daerah diminta terus melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.

Selain kekeringan, rapat juga membahas kondisi kebakaran hutan dan lahan. Hingga 22 Oktober 2026, karhutla tercatat terjadi di 26 kabupaten/kota dengan total 184 kejadian.

Luas wilayah yang terbakar mencapai 11.449 hektar. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan penanganan karena sejumlah daerah menghadapi keterbatasan anggaran maupun sarana dan prasarana pemadaman.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menyampaikan perlunya dukungan pemerintah pusat melalui BNPB untuk memperkuat penanganan karhutla. Saat ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan peralatan, termasuk sarana udara untuk operasi pemadaman melalui water bombing.

Kepala BNPB dalam rapat tersebut mengapresiasi penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan masyarakat. Munculnya hotspot di sejumlah titik secara bersamaan juga menjadi perhatian karena diduga mengindikasikan adanya aktivitas pembakaran yang disengaja.

Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya karhutla.

Di sisi lain, memasuki musim hujan, pemerintah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Peringatan BMKG mengenai musim kemarau hingga pertengahan November menjadi dasar bagi daerah untuk memperkuat langkah preventif.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat menyatakan TNI AD siap mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Para Dandim dan Danrem akan membantu melakukan pendataan wilayah yang membutuhkan pasokan air.

Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pengerahan truk tangki dan water tank ke daerah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau.

Zughrinada menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi penting dalam menghadapi bencana karena penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

“Sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan seluruh unsur terkait diperlukan agar penanganan bencana berjalan cepat sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana,” ujarnya.

Rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BNPB, Kepala Staf TNI AD, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Sekda Jawa Timur, BMKG, unsur pemerintah daerah, BPBD kabupaten/kota se-Jawa Timur, kepolisian, TNI, serta instansi teknis lainnya itu berlangsung mulai pukul 10.40 WIB hingga 11.45 WIB. (tgh)