Sumberbaru Perketat Verifikasi RTLH, 12.691 Calon Penerima BSPS di Jember Jadi Sasaran Pendataan

JEMBER, 13 AGUSTUS 2026 – Pemerintah Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, mendorong penguatan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui proses verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Upaya tersebut dilakukan setelah jajaran pemerintah desa se-Kecamatan Sumberbaru mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi BSPS melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sumberbaru, Rabu 12 Agustus 2026.

Bimtek tersebut menjadi sarana bagi para Sekretaris Desa (Sekdes) untuk memahami tahapan verifikasi, penggunaan aplikasi serta mekanisme pencocokan data calon penerima bantuan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam kegiatan itu terungkap, sebanyak 12.691 penerima program bantuan perumahan di Kabupaten Jember menjadi bagian dari proses verifikasi. Pemeriksaan data tersebut diperlukan untuk memastikan sasaran program sesuai dengan kriteria dan kondisi masyarakat yang membutuhkan.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan Sumberbaru Suhartatik S. Sos mengatakan, proses verifikasi harus dilakukan secara teliti. Data administrasi menjadi dasar, tetapi kondisi fisik rumah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

“Yang paling penting adalah memastikan data yang diverifikasi sesuai dengan kenyataan. Kita ingin bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perangkat desa memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan mampu melakukan pengecekan secara objektif sebelum data diteruskan ke tahapan berikutnya.

Pemanfaatan informasi dari masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah. Laporan maupun pengaduan yang masuk melalui kanal Wadul Gus’e dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan intervensi pemerintah, termasuk masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.

Camat Sumberbaru, Mohamad Faridj Wadjdi, S. Sos., menilai validitas data menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan pemerintah. Menurut dia, semakin akurat data yang dimiliki, semakin mudah pemerintah menentukan prioritas penanganan.

“Verifikasi ini bukan sekadar mencocokkan data, tetapi memastikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program benar-benar diketahui. Kami meminta desa melakukan pendataan secara cermat, transparan dan berdasarkan kondisi faktual,” kata Faridj.

Ia berharap proses tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan dan desa sekaligus meningkatkan kualitas basis data masyarakat di Sumberbaru.

Dengan data yang semakin akurat, pemerintah diharapkan dapat menentukan sasaran program BSPS maupun program penanganan RTLH lainnya secara lebih tepat. Pada akhirnya, bantuan perumahan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (jh8)